DPRD Kabupaten Kebumen
Jl Veteran No. 2 Kebumen
GTT dan PTT Menjadi Perhatian Fraksi-Fraksi di DPRD
Selasa, 03 Desember 2013 00:00 |
 |  | 
Nasib para Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi perhatian Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Kebumen. Usai diterima audiensi dan menyampaikan aspirasi pada Senin (25/11) nasib kesejahteraan mereka menjadi poin pembahasan di hampir semua fraksi. Hasil konsultasi DPRD melalui komisi A ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Jumat (29/11) lalu menjadi acuan bagi Fraksi-Fraksi untuk memperjuangkan nasib para GTT dan PTT.
“Fraksi PDI Perjuangan menempatkan kesejahteraan guru sebagai hal yang penting. Kesejahteraan GTT-PTT diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja guru yang akan berpengaruh positif pada kualitas anak bangsa.” Ungkap Bambang Sutrisno saat membacakan Pandangan Fraksi PDI Perjuangan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2014.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga menempatkan kesejahteraan GTT PTT dalam salah satu poin pembahasannya. Ketua Fraksi PKB Ir Sri Hari Susanti MM, saat membacakan Pandangan Fraksi, meminta pemerintah Kabupaten Kebumen mengambil suatu kebijakan bersama dengan mengalokasikan anggaran yang layak bagi para GTT-PTT.
“Sungguh sangat tidak manusiawi apabila tidak merespon tuntutan mereka. Melalui mimbar yang terhormat ini Fraksi PKB mengetuk hati para pengambil kebijakan yang kami yakin masih memiliki hati nurani, rasa kemanusiaan dan kepekaan sosial.” Ucapnya
Sebagaimana diketahui, hasil konsultasi DPRD, Eksekutif, dan perwakilan GTT-PTT dengan BPK RI membolehkan pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran bagi tenaga GTT dan PTT. Fraksi partai Golkar meminta agar Pemkab Kebumen segera melaksanakan saran yang telah disampaikan BPK RI untuk ditindaklanjuti.
“Mencermati hasil konsultasi tersebut, Fraksi Partai Golongan Karya dapat memahami dan menyetujui tahapan langkah-langkah yang disarankan BPK RI.”
Dukungan serupa juga disampaikan Fraksi PAN. Dalam pandangan Fraksi yang dibacakan Warsito AMa, Fraksi PAN memberikan apresiasi baiknya.
“...pada prinsipnya Fraksi PAN sepakat agar jajaran eksekutif (Pemerintah Kabupaten Kebumen) segera menindaklanjuti hasil konsultasi tersebut.”Ungkap Warsito.
Dua Fraksi lain yang memberikan pandangan akhir, Fraksi PPP dan Fraksi Partai Demokrat, pun menyatakan setuju dan menerima RAPBD tahun Anggaran 2014.
Seluruh Fraksi Menyetujui dan Menerima Raperda APBD Tahun Anggaran 2014
Selasa, 03 Desember 2013 00:00 |
| |
Seluruh Fraksi di DRPD Kabupaten Kebumen menyatakan menyetujui dan menerima Rancangan Peraturan daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2014. Hal tersebut disampaikan melalui juru bicara masing-masing fraksi dalam Rapat Paripurna Senin (2/12). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ir Budi Hianto Susanto ini membahas dua agenda, diantaranya Penyampaian Pendapat Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2014. Sementara agenda kedua yakni Pengumuman Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi Partai Demokrat. Jalannya Sidang Rapat Paripurna diawali dengan mengumumkan hasil perubahan pimpinan dan keanggotaan fraksi Partai Demokrat oleh pimpinan sidang. “Ketua Fraksi Partai Demokrat Aksin, Wakil Ketua Suratno, Sekretaris Maijan SAg.” Buka Ketua Acara dilanjutkan dengan penyampaian pendapat Fraksi oleh masing-masing juru bicara. Mengawali Penyampaian, Bambang Sutrisno mendapat kesempatan pertama mewakili Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berturut-turut menyampaiakan Pendapat Fraksi yaitu Ir Sri Hari Susanti mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Eny Sulistyowati dari Fraksi Partai Golkar. Akhmad Khaeroni mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Warsito Ama Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Pendapat Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Maijan SAg menutup rangkaian Penyampaian Pendapat Fraksi. Keenam Fraksi di DPRD Kabupaten Kebumen menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya, Raperda ini akan mendapat evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Perda. Acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara persidangan oleh Bupati H Buyar Winarso SE dan Pimpinan DPRD. Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh perwakilan Forum GTT PTT yang ingin mengetahui kejelasan nasib kesejahteraan mereka. Pengurus dan anggota FK GTT-PTT yang berjumlah sekitar 20 orang mengikuti jalannya sidang melalui pengeras suara yang dipasang di Lobi ruang Rapat Paripurna. Ribuan GTT-PTT Tuntut Kesejahteraan
Selasa, 26 November 2013 08:48 |
| |
Sedikitnya 1.500 guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) tenaga kependidikan non kategori mengajar, Senin (25/11). Para guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi GTT/PTT tenaga kependidikan memanfaatkan momentum hari guru nasional untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan pendopo rumah dinas bupati dan DPRD Kebumen.
Dalam unjuk rasa itu, para guru honorer yang mengabdi di SD/SMP/SMA/SMK tersebut menuntut adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 48 dan PP 56 Tahun 2012. Kedua peraturan tersebut dinilai mengganjal keberadaan GTT/PTT sekolah negeri non K1 dan K2.
Selain itu, para guru honorer juga meminta Pemkab Kebumen mengakui keberadaan GTT/PTT sekolah negeri sebagai tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan amanah Undang-undang Guru dan Dosen.
Komisi C: Perlu Dibentuk BUMD Baru
Senin, 25 November 2013 15:07 |
| |
Ketua DPRD Kebumen Ir Budi Hianto Susanto Senin (25/11) memimpin langsung Rapat Paripurna DPRD kabupaten Kebumen. Rapat mengagendakan Penyampaian Laporan Hasil pembahasan Komisi terhadap raperda APBD Tahun Anggaran 2014. Dari Eksekutif hadir Bupati Kebumen H Buyar Winarso SE.
|