Pansus

Perda tentang Pertambangan Minerba Adalah Wewenang Propinsi

Jan 01 1970
(0) Comments
  • Facebook
  • Twitter

Perda tentang Pertambangan Minerba Adalah Wewenang Propinsi

Galian C merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Hal tersebut diutarakan Joko Fitria, Dosen STIE Putrabangsa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen. Pansus ini membahas 3 Raperda, yakni Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, Raperda tentang pencabutan atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;  dan Raperda tentang pencabutan atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Rapat Dengar Pendapat dipimpin Ketua Pansus III Hj Supriyati SE, dihadiri oleh beberapa perwakilan Dinas di Kabupaten Kebumen, perwakilan camat, LSM, perwakilan kepala desa, dan akademisi dari kampus swasta di Kabupaten Kebumen.

Lebih lanjut Joko Fitria mengungkapkan, beberapa riset yang dilakukan di daerah Karangsambung menunjukkan bahwa akan ada saat masyarakat Karangsambung akan sadar, dan tidak mau menambang lagi karena dampaknya yang merusak lingkungan. Agus Hasan Hidayat dari PD Muhammadiyah menambahkan, filosofinya, aturan pertambangan muncul didahului dengan adanya kegiatan penambangan yang bisa menimbulkan perubahan kondisi lingkungan.

“Jika Perda ini dicabut makan akan terjadi kegiatan penambangan yang tidak ada aturannya.”

Dampak Negatif yang mungkin timbul seperti bencana longsor, banjir, dan kerusakan ekosistem, serta rusaknya jalan. Penambangan di Kabupaten Kebumen sebenarnya sudah ditindak oleh Satpol PP, bahkan sudah pernah diproses sampai ke Pengadilan untuk penambang yang bandel.

“Kewenangan Satpol PP terhadap kerusakan lingkungan harus tetap dikoordinasi dan sinkronisasi dengan Propinsi,” tambah Hj Supriyati SE.

Terkait pencabutan Perda Perda Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, nanti aturannya yang berwenang adalah dari Propinsi Jawa Tengah. Pemerintah daerah dalama hal ini hanya berwenang dalam penetapan area pertambangan dan ijin lingkungan. Pencabutan Perda ini berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembatalan Perda Kabupaten Kebumen. Pengawasan penambangan juga akan dilakukan oleh Propinsi, tetapi kalau Perbupnya terbatas akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Terkait Perubahan atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, untuk hiburan dan karaoke belum ada titik temu aturannya.

“Sebaiknya Raperda ini berjalan sambil menunggu Raperda Pariwisata yang salah satunya ada pasal karaoke,” ujar Agus Hasan Hidayat.

Heru Riyanto SIP, Kasi Penindakan dan Pengawasan Satpol PP Kebumen menambahkan, kenyataan di lapangan saat ini pasar malam justru lebih menarik pengunjung dibanding dengan bioskop. Pihaknya mengusulkan agar poin tentang bioskop diganti dengan pasar malam dengan pertimbangan ramainya pasar malam dan belum ada dasar hukum yang mengatur tata tertibnya.

Saat ini memang di Kabupaten Kebumen memang sering sekali ada pasar malam yang sangat diminati oleh masyarakat. Banyak arena permainan dan banyak orang berdagang makanan, minuman dan baju. Terkait objek hiburan mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2008 dimana disana sudah ada jenis-jenis objek hiburan dan bisa disesuaikan dengan kondisi daerah.

Public Hearing ditutup pukul 12.15 WIB, dan dilanjutkan rapat finalisasi Raperda. (Humas_Setwan)

Related Posts
DPRD KEBUMEN