Ketua DPRD : Pemerintah Berpihak Pada Pemuda

(0) Comments

Peran pemuda dalam percepatan kemajuan bangsa kian hari kian melemah. Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi kaum muda terdidik khususnya mahasiswa. Di masa lalu peran sentral pemuda terdidik seperti dilakukan pergerakan Boedi Oetomo pada 1908 yang menjadi cikal bakal hari kebangkitan nasional. Meletusnya reformasi Indonesia pada 1998 adalah juga wujud peran masif pemuda terdidik di era modern.

“Hari ini kita melihat peran pemuda semakin melemah. Sudah jarang kita jumpai kegiatan pemuda di desa yang sangat membantu pembentukan karakter,” Kata Ali Hidayah, Koordinator lapangan unjuk rasa mahasiswa IAINU Kebumen yang menggelar aksinya di Gedung DPRD Senin (18/9) pagi.

Menurut Ali Hidayah, ia dan sekitar 350-an mahasiswa IAINU menyayangkan minimnya dukungan dari pemerintah pada kegiatan-kegiatan kepemudaan. Selain berorasi, ratusan mahasiswa yang merupakan gabungan dari PMII, BEM IANU dan Unit Kegiatan Mahasiswa ini melakukan teatrikal bertema penindasan pejabat terhadap GTT dan Pemuda. Sebelumnya, aksi ini dimulai dengan melakukan long march dari kampus IAINU, bundaran tugu lawet, dan berakhir di gedung DPRD.

Di gedung DPRD, mahasiswa diterima Ketua DPRD H Cipto Waluyo SKepNs didampingi Wakil Ketua Bagus Setiyawan. Tanya jawab dan diskusi berlangsung kritis antara para mahasiswa dengan pimpinan DPRD. Ketua DPRD menyambut baik kedatangan para pemuda agent of change ini dan menyatakan bahwa DPRD terbuka untuk menampung aspirasi generasi muda demi kemajuan bangsa dan khususnya Kabupaten Kebumen.

Terkait persoalan keberpihakan pemerintah terhadap kegiatan kepemudaan yang dipertanyakan mahasiswa, Cipto Waluyo mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah melakukan upaya nyata.

“Setiap tahun ada anggaran untuk organisasi pemuda seperti KNPI yang menjadi induk organisasi kepemudaan. Ada juga pos-pos anggaran kegiatan kepemudaan di Dinas Pemuda (Dispora Pariwisata),” ujar Cipto Waluyo.

Wakil Ketua DPRD Bagus Setiyawan menambahkan, kegiatan karang taruna juga diintensifkan melalui penganggaran di APBDes. “Pemerintah berpihak pada generasi muda. Sekarang tinggal kalian yang muda yang harus aktif dan menunjukkan prestasi nyata. Mulailah dari desa kalian.” Bagus memotivasi.

Peliknya persoalan kesejahteraan GTT dan PTT juga dipertanyakan mahasiswa. Menurut mereka, GTT dan PTT kehilangan perhatian dari pemerintah.

“Minimnya honor yang yang diterima GTT PTT mengakibatkan hilangnya kesejahteraan mereka. Honor dibawah standar adalah contoh kekurang berpihakan pemerintah terhadap GTT dan PTT,” ujar salah seorang peserta saat sesi audiensi.

Menganggapi hal ini, Ketua DPRD membantah pemerintah tidak berpihak pada GTT dan PTT. Hanya saja, imbuh Ketua, tuntutan agar gaji pegawai tidak tetap (PTT) maupun guru tidak tetap (GTT)/honorer bisa setara dengan UMK masih sulit dilaksanakan khususnya di Jawa Tengah.

Jika diterapkan sesuai UMK, lanjut Ketua, maka Pemkab tidak akan sanggup membayar karena jumlah pegawai yang berstatus PTT/GTT masih sangat banyak.

“Kami juga prihatin dengan kondisi ini, akan kami tinjau melalui OPD yang menaungi GTT dan PTT.” Pungkasnya

DPRD KEBUMEN