LBH Semarang Minta RTRW Kebumen Direvisi

(0) Comments

Selasa (7/11) pagi sejumlah elemen masyarakat yang dikoordinir Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang berdialog dengan Pimpinan DPRD terkait diseminasi perubahan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dialog dalam forum Audiensi dipimpin Ketua DPRD H Cipto Waluyo Skep Ns didampingi Wakil Ketua Miftahul Ulum. Hadir pula sejumlah OPD antara lain BAP3DA, DPU-PR, Satpol PP, dan Bagian Hukum Setda.

LBH Semarang datang bersama perwakilan masyarakat kecamatan Buayan, perwakilan dari Migran Care dan LBH Yogyakarta. Dalam tuntutannya, Ivan Wagner Bakara SH, perwakilan dari LBH Semarang antara lain meminta Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabu Kebumen lewat Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 yang dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Ivan menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang menyatakan “Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali (1) satu kali dalam 5 (lima) tahun”. Mengacu ketentuan tersebut maka agenda peninjauan ulang berlaku antara tahun 2011-2031.

“Untuk itu, kami sebagai organisasi Non Pemerintah memiliki usulan yang berkaitan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen yang tersusun dalam suatu kertas kebijakan atau Policy Brief yang didasarkan pada penelitian dan kajian yang telah dilakukan bersama jaringan organisasi masyarakat sipil”. jelas Ivan.

Masyarakat Karst Gombong

Wakil Ketua DPRD Miftahul Ulum mengapresiasi masyarakat gombong selatan yang ‘tak kenal lelah’ memperjuangkan wilayah lingkungan, khususnya wilayah karst.

“Kami mendapat info penggeseran lahan saat itu dari teman-teman Gombong. Sedangkan untuk kewenangan terkait pertambangan ada di provinsi sehingga DPRD Kabupaten hanya mengusulkan saja.” Kata Miftahul Ulum

Untuk evaluasi dan rekomendasi, lanjutnya, juga dari Pemprov. Kesulitannya adalah regulasi dalam penegakan Perda karena Kabupaten tidak memiliki kewenangan apapun. Tidak hanya itu saja, menurut Miftah, Pemkab tidak bisa begitu saja “mengusir” para penambang dari wilayah karst yang dilindungi. Kini para pengusaha tambang sudah melek hukum, mereka tahu bahwa penertiban wilayah tambang bukan lagi kewenangan Kabupaten.

Upaya mendorong  perubahan RTRW, menurut Nanang salah seorang perwakilan masyarakat dari desa Sikayu Gombong, adalah agar jangan sampai masyarakat setempat kembali menjadi korban ‘terima jadi’. Menurutnya, perlu keterlibatan dari masyarakat setempat dalam proses penyusunan maupun revisi RTRW.

“Kami hingga saat ini belun mendapat kabar dan konfirmasi terkait Rencana Tata Ruang Wilayah yang sedang berjalan dan mengapa masyarakat belum juga dilibatkan.”tanya Nanang

Menjawab pertanyaan dari Nanang, Misrodin Kepala Disperkim LH menegaskan saat ini tata ruang dan wilayah baru dalam tahap kajian sehingga belum tentu direvisi. Jika pada akhirnya direvisi dipastikan akan sangat membutuhkan bantuan dan masukan dari masyarakat setempat.

“Surat sudah dikirim kepada Gubernur dan hingga saat ini masih menunggu tanggapan karena apabila jadi dilakukan revisi maka RPJP akan berubah” ungkap Misrodin

Menambahkan penjelasan dari Misrodin, Joni Hernawan dari BAP3DA menyampaikan bahwa dalam PermenPU Nomor 15 Tahun 2010 revisi tata ruang dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun disampaikan pada tahun ke-5. Pada tahun 2017 baru dimulai peninjauan kembali melalui proses pengkajian, evaluasi dan penyusunan rekomendasi. Untuk tahap pelaksanaan, peninjauan kembali pengumpulan data dan peraturan-peraturan terkait sektoral dan kebijakan strategis nasional.

“Melakukan evaluasi rencana tata ruang wilayah disesuaikan dengan Undang-Undang dan dinamika pembangunan yang ada. Maka, dapat disimpulkan jika ada rekomendasi simpangan tersebut kurang lebih 20% hasilnya revisi, tidak revisi atau dirubah total.” Jelas Joni.

Senada dengan Misrodin, Joni juga menegaskan evaluasi sudah mulai dilakukan dan dipastikan komponen masyarakat akan terlibat dalam prosesnya. Tidak hanya masyarakat Gombong selatan tapi seluruh masyarakat yang memiliki potensi akan ikut berpartisipasi dalam dalam Focus Disscusion Group revisi Rencana Tata Ruang Wilayah. Namun menurutnya tidak semua usulah dari FGD dapat dimasukkan ke ranah Raperda karena jika ada revisi masih ada perlu proses persetujuan subtansi oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan biasanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

“Mengintip Kabupaten dan Kota sebelah, proses persetujuannya sangat lama dan bahkan ada yang tidak selesai”. ungkap Joni

Acara diakhiri dengan penyampaian Policy Brief dari LBH Semarang kepada Pimpinan DPRD dan Kepala BAP3DA Ir Djonedi Fathurohman. Masyarakat berharap anggota DPRD menyempatkan waktu untuk datang ke lokasi dan meninjau bersama-sama dengan masyarakat sehingga bisa melihat secara jelas tidak hanya melihat laporan saja.

DPRD KEBUMEN