Public Hearing Pansus I DPRD Kebumen

(0) Comments

Panitia Khusus (Pansus) I yang diketuai oleh Ma’rifun, SH.i politisi fraksi Partai Gerindra pada hari Kamis (2/11) menggelar Public Hearing bersama pihak eksekutif, LSM dan sejumlah perwakilan masyarakat diruang Rapat Paripurna guna membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Pasar Daerah.

Saat ini pedagang Pasar tradisional di Kabupaten Kebumen masih dihadapkan pada “momok” hadirnya pasar modern yang dianggap bisa mengurangi omset pedagang pasar tradisional. Berbagai program pemerintah dalam rangka menaikkan daya tarik pasar tradisional belum membuahkan hasil yang signifikan. Menurut data di LSM Forum Masyarakat Sipil (Formasi), Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen masih bertahan pada angka 20% meski puluhan pasar telah diperbarui.

“…hal ini menunjukkan belum adanya korelasi peremajaan pasar dengan pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan pun belum menyentuh ke pedagang pasar tapi masih pada pengelola dan lucunya sanksi administratifnya justru kepada pedagang.” Papar Fuad pada acara Rapat dengar pendapat (Public Hearing) yang diselenggarakan oleh Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kebumen pembahas Raperda tentang Pengelolaan Pasar Daerah.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Pansus I Ma’rifun SHI mengatakan pihaknya tidak akan menyampaikan detail materi Raperda namun lebih pada meminta pendapat, saran, dan masukan dari semua pihak terkait subtansi materi raperda.

“Untuk mengubah tradisi, kini kegiatan Public Hearing dilaksanakan pada awal dan akhir pembahasan Raperda karena sebelumnya selalu dilakukan pada akhir pembahasan saja.”ungkap Ma’rifun.

Sebelum diajukannya Raperda tentang Pengelolaan Pasar Derah ini kabupaten Kebumen telah memiliki Perda No 23 Tahun 2011 tentang Pasar Daerah. Perwakilan Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Kebumen, Putut, menyatakan perbedaan Perda yang telah ada dengan Raperda ini antara lain pada penggolongan tipe pasar dan adanya sanksi administratif.

Pengelolaan pasar tak bisa dilepaskan dari persoalan retribusi. Ketua Himpunan Pedagang Pasar Tumenggungan Kebumen (HPPTK) menyatakan tidak keberatan jika ada kenaikan tarif retribusi.

“Mohon jika akan dinaikkan, adakan audiensi dengan pedagang dulu.” Pesannya.

Ma’rifun meminta penetapan retribusi harus berbanding lurus dengan fasilitas yang akan diterima. Senada, Suhartono politisi Fraksi PAN menambahkan, term mahal atau murahnya retribusi tergantung seberapa besar manfaat yang diperoleh pelaku pasar, khususnya pedagang.

DPRD KEBUMEN