Khawatirkan Efek Domino, Raperda Pemberdayaan PKL Belum Finalisasi

(0) Comments

Panitia Khusus (Pansus) pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima meminta perpanjangan waktu pembahasan. Menurut juru bicara Pansus III Hj Ermi Kristanti SP MM, penataan Pedagang Kali Lima (PKL) yang dilakukan secara parsial bisa dipastikan akan memunculkan dampak negatif dikemudian hari. Karenanya, regulasi yang mengatur PKL harus terpadu, konsisten, berkonsep, jelas, dan terukur.

“Berdasarkan hal-hal diatas, maka Pansus III pembahas Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mohon ditunda pelaporannya sampai hal-hal yang krusial tersebut teratasi,” kata Ermi saat membacakan laporan pada Rapat Paripurna DPRD Kebumen, Senin (15/1) pagi.

Pansus III khawatir, jika “hal krusial” tersebut tak diselesaikan, akan menimbulkan efek domino yang mempengaruhi bidang lain dan wajah perkotaan Kabupaten Kebumen. “Perda ini perlu disinkronkan dengan perda-perda lain yang memiliki relevansi dengan PKL. Diantaranya Perda Analisis Dampak Lalu Lintas, Perda Pengawasan Keamanan Pangan, dan Perda-perda lain yang terkait dengan parkir dan persampahan,” tambah Ermi.

Rapat Paripurna DPRD Senin pagi mengagendakan penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus pembahas 3 (tiga) Raperda, yakni (1) Raperda tentang Pengelolaan Pasar Daerah, (2) Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dan (3) Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Rapat dipimpin Ketua DPRD H Cipto Waluyo SKepNs didampingi para Wakil Ketua H Agung Prabowo dan Miftahul Ulum. Hadir mewakili Bupati Wakil Bupati KH Yazid Mahfudz.

Pansus I melalui juru bicara H Rifai Yuniantoro berharap hasil pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Pasar Daerah ini dapat menjadi pegangan bersama dalam melakukan dan mengambil kebijakan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat Kabupaten Kebumen. Pansus I juga memberikan 5 (lima) poin rekomendasi, diantaranya meminta kepada bupati agar tidak menerbitkan izin terkait pasar-pasar modern yang berpotensi mematikan pasar Rakyat.

“Akan tetapi Pansus I berharap apabila nantinya akan berdiri pasar modern, harus tetap mengedepankan fungsi dan keberadaan pasar rakyat.” Kata Rifa’i.

Surat Edaran Bupati
Selain Pansus I, Pansus II yang membahas Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar juga telah selesai melakukan pembahasan. Disampaikan juru bicara Pansus II Danang Adi Nugroho SE, Pansusnya setuju dengan peningkatan anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mutu SDM para pengelola pasar. Pansus II juga merekomendasikan agar pengelola retribusi memanfaatkan perkembangan teknologi informatika.

“Pansus II mendukung langkah-langkah pemerintah dalam membangun infrastruktur menuju pasar yang merakyat. Demi peningkatan daya beli di pasar Rakyat, Pansus II meminta kepada Bupati untuk mengeluarkan Surat Edaran untuk mewajibkan ASN (PNS) agar berbelanja di pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.” kata Danang membacakan Laporan Pansusnya.

DPRD KEBUMEN