Pansus Usulkan Shelter Permanen Untuk PKL Alun-Alun

(0) Comments

 

Setelah membahas dan mengkaji secara komprehensif Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, Pansus III DPRD Kebumen menyepakati seluruh substansi pasal termasuk pasal yang mengatur tentang zonasi. Disampaikan juru bicara Qoriah Dwi Puspa SS, Pansus berpendapat agar pasal yang tentang zonasi dalam raperda ini, mengatur hal yang bersifat umum saja.

“…sedangkan untuk mengatur pelaksanaanya secara teknis dan terperinci diatur melalui Peraturan Bupati.” Kata Puspa saat membacakan Laporan Pansus III melalui forum Rapat Paripurna DPRD Kamis (15/2) pagi.

Penertiban terhadap PKL Alun-alun Kebumen pada November 2017 lalu turut mendapat sorotan Pansus. Pansus III mengusulkan untuk penataan pedagang kaki lima di seputaran alun-alun difasilitasi dengan shelter permanen dengan desain menarik dan unik sehingga terlihat rapi dan indah.

“Terkait dengan shelter Pusat Kuliner Kebumen di Jalan Sutoyo, Pansus meminta untuk dibongkar karena kurang sesuai peruntukanya, mengingat area tersebut merupakan area pendidikan dan tempat ibadah sehingga berpotensi mengganggu ketenangan belajar dan kekhusyukan ibadah.” Lanjut politisi asal fraksi Partai Nasdem ini.

Pansus melihat penempatan pusat jajanan di lokasi tersebut kurang tepat. Selain itu, lokasi shelter tersebut berada tepat diatas trotoar sehingga merampas hak para pejalan kaki dan pengguna trotoar yang semestinya.

Persoalan Tanda Daftar Usaha (TDU) bagi PKL yang sempat membuat was-was para pedagang, Pansus III meminta cukup dilakukan dengan pembuatan Tanda Daftar Usaha (TDU) saja yang nantinya akan didelegasikan kepada Camat melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

“Hal ini untuk memudahkan pelayanan kepada para pedagang kaki lima, dan nantinya Kecamatan bisa melaporkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.” Kata Puspa lagi.

Rapat Paripurna DPRD Kebumen Kamis pagi dipimpin Wakil Ketua DPRD Miftahul Ulum. Hadir mewakili bupati, Wakil Bupati KH Yazid Mahfudz.

 

DPRD KEBUMEN