Penatausahaan Aset BPAD Provinsi DKI Terintegrasi dan Rapi

(0) Comments

Di BPAD Provinsi DKI penatausahaan asetnya sudah terintegrasi dan tersusun rapi menggunakan teknologi informatika yang sangat sistematis dan tersaji dari tiap OPD di lingkungan Pemprov sampai pada tingkat suku dinas.

Penatausahaan, pengelolaan, manajemen dan penagihan tagihan terutang dilaksanakan dengan mengharmonisasi dan sinkronisasi lintas OPD dengan koordinasi komando ada dibawah sekda dalam rangka implementasi teknisnya.

Demi penyempurnaan pembahasan dan terukurnya target asumsi makro yang akan dicapai, maka Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kebumen Pansus pembahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah melaksanakan studi banding ke kantor BPAD Provinsi DKI Rabu (28/3).

Rombongan Pansus yang diketuai oleh Aksin itu diterima oleh Ayub salah satu Kepala Seksi (Kasi) di BPAD Provinsi DKI. “Tanah-tanah milik Pemda juga ada yang dimanfaatkan untuk pembuatan-pembuatan apartemen yang bekerjasama dengan pihak ketiga swasta dengan perjanjian tertentu dan jangka waktu tertentu, dan bila telah jatuh tempo waktunya, tanah milik Pemda akan kembali lagi kepada Pemda” jelas Ayub.

Bambang juga menambahkan “terhadap peninjauan indeks tarif per objek, dikaji tiap perkembangan sesuai dengan dinamika dan perkembangan update” jelas nya.

Terhadap penagihan pada objek terutang dilakukan penanganan penagihan secara rutin oleh tim dengan mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif. Diakhir acara Ria salah satu Kasi BPAD mengatakan “ objek-objeknya dapat benar-benar optimal bagi peningkatan pendapatan bagi Pemda dan dibutuhkan komitmen dan ketegasan dari para pemangku kebijakan untuk hal-hal yang bersifat aplikatif” ujarnya.

 

DPRD KEBUMEN