Penjaringan Perangkat Desa Terindikasi Nepotisme, Warga Mengadu Ke DPRD

(0) Comments

Aroma nepotisme tercium dalam proses penjaringan perangkat desa di desa Arjomulyo Kecamatan Adimulyo Kebumen. Dalam proses seleksi sekretaris desa, ada 11 peserta calon sekdes dimana yang kemudian terpilih adalah anak Kepala Desa. Sementara dalam seleksi Kadus dari tiga peserta seleksi, yang kemudian terpilih adalah keponakan kades. Menyadari hal ini tidak sesuai peraturan perundangan yang ada, sedikitnya 50 orang perwakilan warga desa Arjomulyo kecamatan Adimulyo Senin pagi (9/4/2018) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Kebumen. Para warga ini menilai panitia penjaringan perangkat desa di Arjomulyo tidak transparan dalam proses seleksi sehingga hasilnya diragukan.

Rombongan yang dipimpin ketua BPD Desa Arjomulyo Ngarsis, diterima Komisi A DPRD Kebumen di ruang rapat paripurna. Dalam paparannya, Ngarsis menceritakan persoalan di desanya terkait seleksi perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala Dusun pada Rabu (28/3/2018) lalu. Warga mencium aroma nepotisme dalam proses penjaringan perangkat.

“Malah pada proses pemilihan, ada kejadian Ketua BPD dilarang masuk ke ruangan panitia. Adanya larangan itu malah dari pihak Kecamatan,” ujar Ngarsis.

Hadir dalam audiensi ini Ketua Komisi A Hj Supriyati, Wakil Ketua Restu Gunawan, Sekretaris Aksin dan anggota Komisi A Fitria Handini, Danang Adi Nugroho, Sri Susilowati, dan Ermi Kristanti. Hadir pula Bagian Hukum Setda Kebumen, Bagian Tata Pemerintahan, Dispermades, Camat Adimulyo, Kepala Desa Arjomulyo,  panitia seleksi, dan seluruh peserta seleksi perangkat desa.

Sekretaris Komisi A Aksin menyampaikan, secara regulasi, siapapun yang memenuhi syarat boleh ikut serta dalam proses seleksi perangkat desa.

“Anaknya kepala desa, keponakan kepala desa, adiknya bupati, sepupunya anggota DPRD, semua boleh ikut. Yang perlu kita diskusikan disini adalah prosesnya. Sesuai aturan atau tidak?” Kata Aksin.

Kabag Hukum Setda Kebumen Amin Rahmanurrasjid melalui Kasubag Bantuan Hukum Ira Puspitasari menegaskan, dari paparan panitia dihadapan peserta audiensi, Bagian Hukum menilai seluruh tahapan dilaksanakan sesuai prosedur. Adapun terkait hasil penjaringan yang dipersoalkan warga, Ira menyarankan warga menyiapkan saksi dan bukti. Jika benar ada kecurangan, pihaknya berjanji untuk membantu memfasilitasi.

 

DPRD KEBUMEN