Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen Study Banding ke Jakarta

(0) Comments

 

            Kunjungan kerja Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen yang berlangsung pada tanggal 10-12 April 2018 di  Jakarta, beragendakan kunjungan ke Walikota  Jakarta Pusat dan Walikota Jakarta Barat dalam rangka study banding terkait Sistem Pendidikan Politik dan terkait Penyusunan RKPD.

Berjumlah 16 orang, rombongan dari DPRD Kabupaten Kebumen mendatangi kantor Walikota Jakarta Pusat sebagai tujuan kunjungan kerja yang pertama, dan disambut oleh Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi  Jakarta Pusat beserta jajarannya. Pada sambutannya, disampaikan mengenai peran dari Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Pusat dalam menghadapi situasi tahun politik. yaitu dengan melaksanakan program pendidikan politik melalui sosialisasi program dan perencanaan yang ketat. Terlebih di Jakarta Pusat terdiri dari berbagai etnis besar yaitu Betawi, Jawa, dst.  Terkait pendidikan politik bagi perempuan melalui suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Pusat bekerjasama dengan kaukus perempuan guna memformulasikan keterlibatan perempuan dalam keaktifan perempuan didunia politik dengan partisipasi perempuan dalam ranah politik.

Kunjungan berikutnya ke Walikota Jakarta Barat diterima oleh Sekertaris Kota Jakarta Barat beserta jajarannya. Dalam kunjungan ini rombongan DPRD Kebumen berdiskusi dengan Sekretaris Kota Jakarta Barat dan Pengampu dari Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Jakarta Barat dengan jajarannya mengenai penyusunan RKPD.

Dalam sambutannya Kepala Suku Dinas Perencanaaan dan Pembangunan Kota Adminitrasi Jakarta Barat menyampaikan bahwa beberapa lokasi di DKI Jakarta memiliki kesempatan dan potensi yang bisa dicontoh untuk dikembangkan di Kebumen. Potensi tersebut merupakan perencanaan dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat yang bagus dan terprogra. Partisipasi masyarakat tersebut berbentuk usulan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanpa dipatok pagunya. Perencanaan tersebut merupakan turunan dari program Gubernur terpilih.

Pembahasan usulan perencanan dilakukan melalui Musrenbang  yang telah diregulasi  agar tepat tujuan kepada masyarakat marginal yang diprioritaskan. Hal ini untuk menunjang pemberdayaaan dan mewujudkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diprioritaskan.

Sedangkan mengenai mekanisme penyusunan anggaran tentang e-budgetig, di dalam penyusunan APBD, dari Musrenbang sampai RKPD, sudah harus masuk hasil reses dan pokok pokok pikiran DPRD, dalam penyusunannya sudah di kawal dari tingkat kelurahan, sampai pada RKPD sehingga dipastikan pokok pokok pikiran sudah masuk dan terverifikasi mana yg dapat diakomodir sesuai regulasi dan mana yang tidak bisa diakomodir karena regulasi.

Atas hasil study banding tersebut komisi A DPRD berharap pengimplementasian di kabupaten kebumen mengaenai e-planing dan e-budgeting yang pro terhadap pemetaan suatu wilayah berdasarkan kebutuhan riil yang diperlukan. Selain itu juga, rekomendasikan kapada tim TAPD Kab Kebumen, dalam rangka penyusunan Program dan Kegiatan pada dasar pokok RKPD diminta untuk mengakomodir kebutuhan yang berbasis pada pada kegiatan pengentasan kemiskinan guna meningkatkan daya saing perekonomian.

DPRD KEBUMEN