Paripurna Laporan 3 Pansus

(0) Comments

Ketua DPRD Kabupaten Kebumen H Cipto Waluyo Skep Ns membuka rapat paripurna siang ini, Senin (30/4) pada pukul 10.15 WIB dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Agung Prabowo dan Miftahul Ulum.

Rapat paripurna kali ini merupakan laporan pansus pembahas 3 (tiga) Raperda Kabupaten Kebumen, yaitu laporan Pansus I tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen, Pansus II tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pansus III tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hadir dari eksekutif Pj. Sekda Drs Mahmud Fauzi MSi mewakili Plt. Bupati KH Yazid Mahfudz, serta para kepala OPD dan Camat di Kabupaten Kebumen.

Pansus I melalui juru bicaranya Sudarmaji menyampaikan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tinggkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Kebumen perlu ditinjau kembali karena dianggap kurang sesuai dengan nilai Heroisme dan Patriotisme kepahlawanan.

Hasil penelusuran dan kajian sejarah Kabupaten Kebumen, telah menemukan bukti pendukung yang kuat tentang asal mula Kabupaten Kebumen.

Untuk menentukan Hari Jadi Kabupaten Kebumen, Pansus I telah melakukan penelusuran dan penelitian sejarah, dokumen dengan study pustaka yang telah dikaji oleh Pusat Study Kebudayaan Universitas Gajah Mada Yogyakarta serta referensi sejarah yang ada di Perpustakaan Nasional RI, serta dokumen berupa Peta Lama Kebumen yang dibuat pada Tahun 1629.

“Berdasarkan putusan Rapat Finalisasi Pansus I, maka disepakati bahwa penetapan Hari Jadi Kabupaten Kebumen yaitu Selasa Wage tanggal 1 Suro atau 21 Agustus 1629,” terangnya. Dasar pada tanggal tersebut adalah peristiwa berangkatnya KI Ageng Brodonolo ke Batavia untuk membantu penyerangan Sultan Agung yang kedua, dikuatkan lagi dengan adanya nama Kebumen sudah tertera dalam Peta Lama Kebumen yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda pada Tahun 1629.

Pansus I merekomendasikan agar sejarah tentang berdirinya Kebumen menjadi salah pokok mata Pelajaran yang wajib diketahui oleh peserta didik dan agar Dinas Perpustakan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen untuk dapat melengkapi dokumen tentang sejarah Kebumen untuk dijadikan bahan bacaan para generasi penerus.

Mendasar pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta adanya perkembangan keadaan dan penambahan objek baru retribusi kekayaan daerah serta perubahan besaran tarif retribusi sehingga perlu mengubah Perda No. 32 Tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, hal tersebut disampaikan Pansus II oleh juru bicaranya Herni Ning Susanti.

Setelah melalui proses penggodogan pembahasan Raperda tersebut, Pansus II meminta untuk OPD pengampu dan pengelola aset-aset milik Pemkab Kebumen wajib mengedepankan pedoman dan aturan yang berlaku sehingga di setiap OPD sudah tidak ada pungutan liar di luar regulasi. Barang aset milik Pemkab Kebumen perlu disertifikat yang berkaitan dengan tanah, sawah, dan kebun agar jelas legal formalnya.

“Pansus II setuju dengan adanya penyesuaian besaran tarif retribusi yang berkembang secara dinamis,” terangnya. Perubahan tarif retribusi tidak hanya untuk meningkatkan PAD yang dicapai, tetapi harus juga diimbangi dengan peningkatan fasilitas yang menunjang kegiatan di objek retribusi.

Budi Hianto Susanto, Ketua Pansus III menyampaikan bahwa dengan ditetapkannya Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (e-Government) akan menjadi sebuah Perda yang berimplikasi kepada perubahan mindset dan culture set terhadap tata kelola pemerintahan menjadi berbasis teknologi informasi, dimana tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap layanan yang diberikan oleh Pemkab Kebumen menuju arah layanan yang cepat, tepat, transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

“Berdasarkan hasil dari public hearing yang berkaitan dengan e-Government, bahwa tingkat kematangan implementasi di lingkungan Pemkab Kebumen masih bermacam-macam, dari perubahan pola kerja manual kea rah komputerisasi hingga layanan online update yang kurang lancer,” terangnya. Masing-masing OPD sudah mempunyai layanan online, namun belum terwujud konsep berbagi data dan informasi dengan aplikasi yang lain.

Beraneka ragam aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun pengembangan sendiri membuat proses integrasi aplikasi memerlukan waktu yang cukup lama untuk kebutuhan pengelolaan data yang bisa saling berbagi. Tenaga ahli yang cukup sangat diperlukan untuk mengatasi hal tersebut.

Infrastruktur jaringan terutama ke daerah pedesaan juga harus segera ditangani untuk menghubungkan koneksi internet. Anggaran yang cukup juga harus dipikirkan oleh pemerintah untuk infrastruktur data center dan disaster recovery center untuk backup data apabila data center mengalami gangguan.

DPRD KEBUMEN