Penerapan e-Government di Kebumen Terganjal Ketersediaan SDM Terlatih

(0) Comments

Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Kebumen pembahas Raperda tentang E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menggelar rapat dengan pendapat umum (public hearing) pada Senin (16/04).

Kegiatan yang menjadi rangkaian dalam pembahasan Raperda itu digelar untuk menampung  masukan dan rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun masyarakat. Dalam public hearing yang dipimpin Ketua Pansus Budi Hianto Susanto terungkap, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia masih menjadi kendala terbesar. Kedua persoalan ini, terjadi merata di hampir semua OPD penyelenggara pelayanan berbasis teknologi informasi.

Seperti disampaikan Camat Padureso, Agus Septadi, di wilayah yang ia pimpin, persoalan infrastruktur dan sumber daya manusia masih menjadi persoalan. Kendala lain, yakni akses  internet di wilayahnya masih  menggunakan gelombang wide fidelity atau Waifai dan bukan kabel serat optik. Sumber daya yang mengelola teknologi informasi yang memenuhi kualifikasi ahli IT juga belum ada.

Persoalan ini juga muncul di beberapa OPD  yang mengelola aplikasi  berbasis IT (teknologi Informasi).

Menurut Budi Hianto Susanto, persoalan infrastruktur masih bisa diatasi cepat dengan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan infrastruktur. Namun memecahkan masalah minimnya SDM yang memadai, jauh lebih sulit.

Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kebumen Cokroaminoto mengungkapkan, terwujudnya e-Government memang tidak bisa secara serta merta. Sedikitnya ada 4 tahapan menuju terwujudnya e-government.  tahapan pertama semua pelayanan masih manual. Tahapan kedua sudah computerize,  tahapan  ketiga sudah terkoneksi  internet. Sedangkan tahapan keempat, terwujudnya e-government,  semua  pelayanan sudah berbasis internet dan terintegrasi

DPRD KEBUMEN