Membangun Infrastruktur dengan Keterbatasan APBD

(0) Comments

Kantor Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang beralamat di Jalan Taman Surapati No. 2 Jakarta Pusat merupakan Kantor kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggungjawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian resiko antara para pihak.

Dalam rangka mencari referensi terkait membangun infrastruktur dengan keterbatasan APBD Komisi B DPRD Kebumen Kamis (17/5) melaksanakan studi banding ke Kantor Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Jakarta Pusat.

Rombongan yang diketuai oleh Wakil Ketua DPRD Kebumen H Agung Prabowo diterima oleh Direktur KPBU Jakarta dan Icak (Staf KPBU) di ruang rapat kantor KPBU.

Dalam penjelasanya Direktur KPBU menyampaikan “kontribusi Pemerintah dalam kerjasama yakni pembiayaan sebagian KPBU oleh Pemerintah, penyediaan sebagian infrastruktur yang dibiayai pemerintah dilaksanakan oleh badan usaha pelaksana dan dukungan pemerintah meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU jaminan pemerintah” jelasnya.

Terkait regulasi yakni mengacu pada “Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 4 Tahun 2015 tentang Panduan Umum, Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya, Peraturan Kepala LKPP No. 19 Tahun 2015 tentang Pengadaan Badan Usaha, PMK No. 260/PMK.08/2015, Permendagri No. 95 Tahun 2015, Penjaminan Pemerintah : Perpres No 78 Tahun 2010, PMK 260/PMK011/2010 PMK.8/PMK.08/2016, Dukungan Pemerintah : PMK No. 223/PMK.11/2012” tambah Icak Staf KPBU.

DPRD KEBUMEN