Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai dengan Perpres  Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

(0) Comments

“Bahwa dalam pengadaan barang/jasa wajib bagi Kementerian, Lembaga, Dinas, mulai dari pusat sampai daerah untuk menggunakan e-katalog, terkecuali bila barang tidak ada dalam e-katalog. Jika barang/jasa yang dibutuhkan ada dalam e-katalog tetapi K/L/D tidak menggunakannya, maka bisa dijadikan pertanyaan dan pengawasan bagi BPK, DPRD, Kepolisian dan Kejaksaan, karena dalam pembuatan e-katalog, LKPP mendapat pendampingan dari KPK” jelas Eko Kasi Pengembangan dan Pembinaan Barang/ Jasa Kantor LKPP Jakarta.

Jum’at (18/5) Komisi B yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kebumen Agung Prabowo melaksanakan studi banding ke Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta, Rombongan diterima oleh Hary (Kasi Barang dan Jasa), Irma (Direktorat Kebijakan Umum), dan Eko (Kasi Pengembangan dan Pembinaan Barang/Jasa). Studi banding terkait Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Perpres  Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

“Pelaksanaan teknisnya, untuk pembelian barangnya wajib melakukan pembelian lewat e-katalog dan jasa pengerjaannya bisa menggunakan proses lelang atau Penunjukan Langsung” Jelas Hary Kasi Barang dan Jasa.

“Untuk pelaksanaan lelang, yang dipakai adalah Hari Kerja dan jasa kerja, bukan Hari Kalender, maka pihak ULP dalam membuat jadwal lelang harus mempertimbangkan hari libur” tambahnya.

Kabupaten bisa memiliki e-katalog lokal dengan sebelumnya harus berkonsultasi dengan pihak LKPP karena dalam membuat e-katalog lokal, LKPP harus mendapat pendampingan dari KPK. Isi e-katalog lokal adalah produk-produk UMKM lokal atau produk yang diproduksi dari daerah tersebut.

Terkait dalam pengadaan barang/jasa Irma (Direktorat Kebijakan Umum) menjelaskan “pemerintah kabupaten wajib mensyaratkan  surat dukungan pabrikan yang berisi COO dan product warranty yang harus disertakan di awal lelang bukan di akhir dan bagi K/L/D wajib mendahulukan pembelian/pengadaan barang dan jasa lewat e-katalog, terkecuali barang dan jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di e-katalog”, jelasnya.

Diakhir acara Hary (Kasi Barang dan Jasa) berharap untuk tunjangan transportasi DPRD Kebumen sudah benar jika menggunakan e-katalog dalam menentukan harga sewa kendaraan dan tidak perlu lagi menggunakan pihak ketiga atau appraisal, jika diperlukan bisa melakukan konsultasi dengan pihak LKPP.

DPRD KEBUMEN