Pemerintah Kabupaten Kebumen segera Membuat Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik

(0) Comments

 

Delapan fraksi DPRD Kebumen memandang perlu raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik mutlak diperlukan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik.

“Kondisi pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Kebumen berdasarkan hasil pemutakhiran SSK (Strategi Sanitasi Kota) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 dihadapkan pada permasalahan dimana pemanfaatan dan fungsi IPLT (Instalansi Pengelolaan Lumpur Tinja) Kaligending belum optimal, masih terdapat 21,5 % atau sekitar 64.263 KK masyarakat Kabupaten Kebumen yang belum memiliki akses terhadap jamban layak, masih terdapat 13,4 % atau 39.885 KK masyarakat Kabupaten Kebumen yang masih berperilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Dari aspek regulasi dan kebijakan dihadapkan pada permasalahan belum adanya Masterplain pengelolaan aiar limbah domestik serta regulasi/ Peraturan Daerah yang spesifik mengatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik”. Jelas Jenu Arifiadi wakil fraksi PKB saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya Selasa (5/6) pada rapat paripurna DPRD Kebumen dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap 4 Raperda Kabupaten Kebumen.

Dari fraksi PDI Perjuangan Fitria Handini SH menyampaikan upaya apa yang sudah dilakukan oleh Eksekutif melalui dinas terkait dalam mengantisipasi atau menangani perilaku masyarakat yang masih membuang limbah tinja ke sungai langsung dari toilet, terutama warga yang bermukim di daerah aliran sungai, mohon dijelaskan, dan TPA yang ada di Kaligending di satu sisi menjadi solusi limbah Kabupaten Kebumen, akan tetapi di sisi lain menimbulkan permasalahan baru dimana warga yang sudah bermukim di sekitar lokasi sebelum ada TPA terkena dampak, seperti bau dan air tanah/ sumur yang tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk keprluan sehari-hari. “Bagaimana Pemerintah Kabupaten Kebumen menyikapi permasalahan tersebut? Mohon penjelasan.” Jelas Fitria Handini SH.

Disamping itu melalui juru bicara fraksi PAN Supriyati SE berharap agar Raperda ini secepatnya dibahas secara detail dan komprehensif antara eksekutif dan legislatif.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kebumen Bagus Setiyawan. Hadir dari ekasekutif Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Drs Mahmud Fauzi MSi.

Selanjutnya Rabu 6 Juni 2018 akan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPRD Kebumen dengan agenda Penyampaian Tanggapan dan/ atau Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap 4 Raperda Kabupaten Kebumen tentang Pencabutan Atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan, Pencabutan Atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Penyelenggaraan Perhubungan.

DPRD KEBUMEN