Perda Izin Gangguang Dicabut, Pelaku Usaha Diuntungkan

(0) Comments

Rabu (6/6), merupakan agenda Rapat Paripurna Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah. Rapat dipimpin oleh Miftahul Ulum, hadir dari eksekutif Plt. Bupati KH Yazid Mahfudz, Pj. Sekda Drs H Mahmud Fauzi MSi, para kepala dinas/badan, dan camat se-Kabupaten Kebumen.

Tanggapan terhadap Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan dari Fraksi PAN, setelah izin gangguan ditiadakan, pelaku usaha langsung mengajukan proses perizinan usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (bila diperlukan) atau izin operasional sesuai jenis usahanya.

Untuk usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, wajib memiliki Izin Lingkungan dan menyusun Dokumen Lingkungan (UKL-UPL/AMDAL). Untuk penyusunan Dokumen Lingkungan wajib menyertakan bukti sosialisasi yang telah dilakukan beserta Berita Acara/Hasil Kesepakatan dengan warga masyarakat sekitar tempat usaha.

DPRD KEBUMEN