Raperda PP APBD Kabupaten Kebumen TA 2017 ditetapkan menjadi Perda

(0) Comments

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten Kebumen tahun anggaran 2017 hari ini Kamis (19/7) disetujui oleh DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda. Pengambilan Keputusan DPRD ini dilaksanakan melalui Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat dan Kata Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang PP-APBD Tahun Anggaran 2017 dan pengambilan Keputusan DPRD terhadap Raperda tentang PP-APBD Tahun Anggaran 2017.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H Cipto Waluyo SKepNs MM didampingi Wakil Ketua Bagus Setiyawan. Hadir mewakili Bupati, Pj Sekda Drs Mahmud Fauzi MSi.

Tujuh Fraksi di DPRD, melalui juru bicara masing-masing, menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda ini untuk ditetapkan menjadi Perda. Sementara 1 Fraksi, yaki Fraksi Partai Demokrat menyatakan dapat menerima dengan catatan. Disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrat Eny Handayani, sedikitnya ada 4 catatan yang harus diperhatikan Pemerintah Kabupaten Kebumen terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017.

“Pihak eksekutif, dalam hal ini Kepala Daerah dan perangkatnya, wajib memperbaiki dan melaksanakan atas hasil rekomendasi temuan BPK. Kami juga minta kepada Tim TAPD untuk mengakomodir usulan yang berbasis pada reses-reses DPRD sesuai dengan proses perundang-undangan yang berlaku.” Eny Handayani membacakan laporan Fraksi partai Demokrat.

Sementara, 2 (dua) catatan lainnya dari fraksi gabungan partai Demokrat dan PPP ini adalah agar Pemkab segera menetapkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang permanen. Memberikan reward and punishment yang memiliki legalitas dan subtansi kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN).

“…sehingga ASN bisa meningkatkan produktifitasnya untk kemajuan Kabupaten Kebumen.” lanjut Eny.

Melalui Rapat Paripurna Kamis, masing-masing Fraksi menyampaikan pendapat dan kata akhir melalui juru bicara masing-masing. Urutan pertama, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Yuniarti “Sherly” Widayaningsih, dilanjutkan Fraksi Gerindra melalui juru bicara Sri Parwati AMa.

Urutan selanjutnya, Fraksi PAN menyampaikan pendapat dan kata akhir melalui juru bicara H Fajar Fihelmina SE. Selanjutnya Fraksi PDIP dengan juru bicara Danang Adi Nugroho, Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara Hj Eny Handayani, Fraksi Keadilan Nurani dengan juru bicara Hj Ermi Kristanti SP MM.

Urutan ke tujuh, H Nur Hariyadi selaku juru bicara fraksi Kebangkitan Bangsa, dilanjutkan Fraksi Nasdem selaku juru bicara Musito.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan DPRD oleh pimpinan DPRD. Usai mendapat persetujuan DPRD, selanjutnya Raperda ini akan dikirim ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah untuk mendapat evaluasi.

DPRD KEBUMEN