Audiensi ke DPRD, Paguyuban THL Pasar Menolak Dialihkan ke Outsourcing

(0) Comments

Paguyuban Tenaga Harian Lepas (THL) Pasar se Kabupaten Kebumen Selasa (8/1) melakukan audiensi dengan DPRD terkait kejelasan status mereka yang dinyatakan non-aktif oleh Dinas Perindagsar per 31 Desember 2018.

Audiensi dipimpin oleh Ketua Komisi B Sudarmaji didampingi Ketua Komisi A Hj Supriyati SE. Pada audiensi yang diselenggarakan di ruang rapat paripurna ini, hadir pula sejumlah anggota komisi B antara lain M Stevani Dwi A, Ma’rifun, Gito Prasetyo, Suhartono, Tunggul Jaluaji, Rifai Yuniantoro dan Nur Hidayati. Sedangkan dari pihak eksekutif DPRD menghadirkan Disnaker UMKM Kop, Disperindagsar, BKD, BPKAD dan Bagian Hukum Setda Kebumen.

Menjawab tuntutan paguyuban THL, Kepala Dinas Disperindagsar Nugroho Tri Waluyo menyatakan bahwa peralihan status dari THL ke outsourcing mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) 19 tahun 2012. Ia juga telah berkoordinasi dengan OPD lain yang telah melaksanakan pengadaan tenaga kerja melalui pihak ketiga/rendeng (outsourcing), yaitu Satpol PP dan Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim LH). Adapun jenis pekerjaan yang bisa di-pihak ketiga-kan yaitu tenaga pengamanan, kebersihan dan pengadaan makanan/minuman.

Selain itu, lanjut Nugroho, pada APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 BKD Kabupaten melakukan klasifikasi jabatan. Klasifikasi ini berimbas pada berubahnya besaran honor/gaji yang diterima pemegang jabatan, termasuk diantaranya tenaga kebersihan dan tenaga keamanan pasar.

“Ada edaran bahwa THL tenaga kebersihan tahun 2019 ini hany menerima honor Rp 1.080.000 perbulan, ini dibawah UMK kita. Sedangkan jika melalui pihak ketiga, teman-teman akan menerima honor sebesar Rp 1.686.000” terang Nugroho dihadapan forum audiensi.

Sesuai dengan aturan, bahwa upah bagi tenaga outsourcing sesuai dengan UMK Kabupaten Kebumen yaitu sebesar Rp 1.686.000,-. Di Dinas Perindagsar, tenaga outsourcing yang ada sebanyak 56 orang dengan 43 orang merupakan petugas kebersihan dan 13 orang dari petugas keamanan, sedangkan yang dibutuhkan adalah 60 orang. Berdasarkan surat edaran dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen, upah yang diterima outsourcing sesuai UMK ditambah dengan jaminan BPJS 5%, upah yang diterima merupakan honor bersih.

Ketua Komisi A Supriyati mempertanyakan peran pihak ketiga dalam hal pengupahan. Menurutnya, layaknya badan usaha, penyedia jasa outsource akan mengambil keuntungan bagi perusahaan. Supriyati khawatir terjadi pemotongan upah oleh pihak ketiga.

“Berkaitan dengan upah yang diberikan, jangan sampai ketika sudah di outsourcing ini digunakan oleh pihak ketiga. Tidak secara bersih, dan ada potongan-potongan pada upah tersebut,” kata Supriyati.

Semetara itu anggota Komisi B Ma’rifun mengatakan, sejauh ini belum ada Perda di Kebumen yang mengatur secara teknis tentang pengadaan tenaga THL dan outsourcing. Maka dari itu ia menilai wajar saja jika dari pihak Paguyuban THL Pasar meminta kejelasan tentang hal tersebut.

“Menurut saya, jika mau di THL kan yang penting jelas aturannya maupun di outsourcing juga harus jelas aturannya. Nanti kita diskusikan bersama-sama untuk membuat perda yang mengatur mengenai THL/ outsourcing agar tidak ada polemik seperti ini,” tambah Ma’rifun.

Hal ini lantas dijawab oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dwi Suliyanto. Menurut Dwi, untuk regulasi setingkat Perda yang mengatur mengenai THL/ outsourcing memang belum ada, akan tetapi aturan terkait hal dimaksud telah diatur melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Dalam Undang-Undang memang membolehkan merekrut tenaga non-PNS. Untuk yang menggunakan pihak ketiga, diatur hanya ada 3 bidang yaitu kebersihan, keamanan, dan pramusaji.” Jelasnya.

Usai penjelasan tentang regulasi diterima peserta audiensi, Ketua Komisi B Sudarmaji selaku pimpinan acara meminta keputusan akhir dari Paguyuban THL. Melalui juru bicara Juaedi, Paguyuban THL Pasar se-Kabupaten Kebumen memilih untuk tetap berstatus THL (Tenaga Harian Lepas) daripada di outsourcing-kan, dengan konsekuensi upah yang mereka terima berada dibawah nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). (PF)

DPRD KEBUMEN