Forum Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD) Minta Kesejahteraan

(0) Comments

Sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Forum PTTD 2005 Kabupaten Kebumen melakukan audiensi ke DPRD Kebumen Senin (28/1/2019) di ruang rapat paripurna DPRD Kebumen. Mereka meminta semua tenaga Honorer/ PTTD Tahun 2005 dapat mengikuti seleksi P3K baik tenaga kesehatan atau tenaga teknis lainnya dan semua tenaga Honorer/PPTD Tahun 2005 diterima menjadi P3K. Audiensi diterima oleh Komisi A DPRD Kebumen Supriyati, Restu Gunawan, Aksin dan Sri Susilowati.

Dari Komisi A sudah menindaklanjuti terkait audiensi dengan OPD terkait. Hadir dari Eksekutif Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, BKPPD, BPKAD dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen.
“ Kami sudah bekerja dari Februari 2005 dengan status honorer/ PTT dan terganjal dengan adanya PP 48 yang melarang perekrutan PTT oleh Pemda dan kami meminta agar bisa diangkat CPNS seperti bidan yang bisa diangkat menggunakan anggaran APBD” jelas Iwan Ketua rombongan Audiensi.

Menanggapi hal tersebut dari BKPPD mengatakan bahwa ada hambatan hambatan terkait hal tersebut karena beberapa kabupaten kota belum melaksanakan karena terbatasnya anggaran dan untuk aturan turunan belum ada Permen PAN dan masih ada kesempatan 5 tahun lagi.
“Dari PP Nomor 49 Tahun 2018 ini tidak menutup kemungkinan bisa merekrut dari golongan manapun, tetapi ada aturan turunannya yang belum ada dan OPD akan mencatat kebutuhan P3K” tambah Ira Kepala Bagian Hukum Setda Kebumen.

Dalam waktu dekat Komisi A DPRD Kebumen akan konsultasi ke Jakarta terkait penjelasan teknis tentang P3K dan Komisi A berharap kesejahteraan PTT dan THL sesuai dengan UMK.

DPRD KEBUMEN