Warga Jladri Buayan Tuntut Ganti Rugi JJLS

(0) Comments

Sejumlah kurang lebih 50 warga desa jladri buayan kebumen menuntut ganti rugi Jalan Jalur Lingkar Selatan-Selatan (JJLS) Kamis (10/1/2019) di depan gedung DPRD Kebumen. Mereka mengadu dikarenakan belum adanya titik terang terkait ganti rugi Jalan Jalur Lingkar Selatan (JJLS) ke DPRD Kabupaten Kebumen. Setelah melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kebumen warga di ijinkan masuk ke ruang rapat paripurna DPRD Kebumen guna meminta kesepakatan dan titik temu terkait ganti rugi JJLS.

Penerimaan audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kebumen Miftahul Ulum didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen H Ahmad Ujang Sugiono SH. Hadir pula dari eksekutif Bagian Hukum Setda Kebumen, Dinas DPUPR Kebumen, dan Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN).

Miftahul Hasani (Perwakilan Desa Jladri) menyampaikan bahwa dari proses-proses yang dilakukan Pemda mengenai pembebasan lahan JJLS. Untuk bisa menjelaskan berkaitan sampai dimana prosedurnya seperti apa yg berkaitan dengan pembebasan tanah yang akhirnya dibatalkan sepihak. Dan masalahnya masyarakat tanpa diberitahu sama sekali. “Yang dirugikan materil dan non materil mungkin sudah banyak” tambahnya.

“Terkait dengan pengadaan tanah JJLS, perlu saya sampaikan ada 3 ruas jalan. Yang saya sampaikan cukup Jladri. APBD Prov yg mendanai, dan APBN. Sedangkan Jladri anggaran yg dibutuhkan 26 M. Persediaan di prov 15 M. Kemudian untuk yang dana APBN ada 36 milyar untuk Tambakmulyo. Mengapa pengadaan tanah utk Jladri tidak dilaksanakan?” jelas Sekda Kebumen H Ahmad Ujang Sugiono SH.

Sekda Kebumen juga menyampaikan bahwa ada atau sebagian yang belum ada kesesuaian, antara pemilik bangunan dan yang mempunyai bangunan belum ada ksepakatan. Ini menjadi dasar pelaksanaannya belum dilaksanakan. Anggarannya ada di pusat. Sebab ini merupakan program nasional. Anggaran bukan APBD Kabupaten Kebumen. Untuk uang APBDProv 15M, sudah masuk. Sementara dana dibutuhkan 26 M, dan baru ada 15 M, kekurangan 11 M. Rencana kita akan mintakan ke Pemerintah Pusat ke Kementrian Pra-Jalan Nasional. Pemda dalam waktu dekat akan mengirim surat ke pusat.

Wakil Ketua DPRD Kebumen Miftahul Ulum membuat kesepakatan bersama bahwa titik terang terkait JJLS ini ada di pemerintah pusat, sehingga perlu melakukan konsultasi ke Kementerian PUPR Jakarta. “Dan kita harus melakukakan koordinasi dengan pemerintah pusat” terangnya.

 

DPRD KEBUMEN