Perda No. 16 Tahun 2018 Akan di Cabut, Komisi B Lakukan Studi Referensi

(0) Comments

Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen saat ini sedang membahas Raperda Pencabutan Perda Kabupaten Kebumen No. 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan. 

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, mengatur tentang penyetaraan terhadap jabatan PNS, bahwa jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana. Pejabat dalam jabatan tersebut bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pengelolaan pendidikan menengah menjadi urusan Daerah Provinsi, maka Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan bukan merupakan urusan Daerah Kabupaten/ Kota.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 disebutkan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IVb, dan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjut Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va. Dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut diatas, jabatan Kepala Tata Usaha SLTP dan Sekolah Menengah merupakan jabatan eselon Va, tidak diatur lagi dalam UU No. 5 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 dan Sekolah Menegah serta Sekolah Kejuruan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bukan merupakan urusan Daerah Kabupaten/ Kota.

Berkaitan dengan hal tersebut maka keberadaan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya dan tidak dapat dilaksanakan, sehingga perlu dicabut.

Rabu (6/9), Komisi B yang membahas Raperda pencabutan diatas melakukan studi referensi ke DPRD Kota Banjar Jawa Barat. Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H Agung Prabowo, Ketua Komisi B Sudarmaji, Wakil Ketua Komisi B Yuniarti Widayaningsih SE, Anggota Komisi B Ir Budi Hianto S, R Tunggul Jaluaji, Rifai Yuniantoro, Ahmad Marsudiyanto, Agus Hamim, Suhartono, H Gito Prasetyo, Hj Sri Parwati AMa, dan Nur Hidayati SH.

Acara diterima di ruang sidang DPRD Kota Banjar, pukul 09.30 WIB oleh Kasubag Persidangan, Risalah dan Publikasi Milasari Dewi SH MAP. Setelah acara studi referensi selesai, ditutup dengan foto bersama serta penyerahan cinderamata.

DPRD KEBUMEN