Perda Pelayanan Publik : Mempermudah, Mempercepat dan Mengurangi Biaya

(0) Comments

Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang senantiasa dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seiap warga masyarakat dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Pembentukan rancangan peraturan daerah (raperda) Pelayanan Publik yang merupakan raperda inisiatif Komisi A DPRD Kebumen memiliki strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di daerah.

Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kebumen Selasa (9/4/2019) Komis A DPRD Kebumen menggelar rapat dengar pendapat umum (Public Hearing) raperda pelayanan publik. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Kebumen Hj Supriyati SE didampingi oleh Anggota DPRD Kebumen Fitria Handini SH. Public Hearing dihadiri oleh OPD terkait, Camat Kebumen, Camat Ambal, Camat Ambal, Kelurahan terkait serta wartawan di Kebumen.

“Masukan dari OPD dan masyarakat dalam pertemuan ini akan dihimpun dan di harmonisasikan dengan tim ahli” tutur Hj Supriyati SE. Pelaksanaan pelayanan publik kepada setiap warga masyarakat dilakukan dengan sistem pelayanan terpadu. “Kita sebagai OPD harus mempunyai standar pelayanan publik dan harus ssuai dengan regulasi yang ada” ungkap Yani dari Bagian Organisasi Setda Kebumen.

“Tujuan raperda inisiatif ini adalah untuk mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya yang dikeluarkan selama ini” jelas Fitria Handini SH Anggota Komisi DPRD Kebumen dari Fraksi PDI Perjuangan. Fitria Handini SH juga berharap raperda ini akn segera difinalisasikan di akhir bulan April 2019.

Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dan penduduk dari dari penyalahgunaan wewenang di dalam pelayanan publik.

Komisi A DPRD Kebumen berharap pembentukan perda ini memiliki arti strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di daerah.

DPRD KEBUMEN