Pasal Mengenai Pologoro Dicabut

(0) Comments

Pencabutan pologoro sebagai salah satu jenis pungutan di desa berakhir. DPRD Kabupaten Kebumen menyepakati untuk mencabut pologoro dalam Perda nomor 8 tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa. Kedelapan Fraksi di DPRD menyetujui atas rekomendasi Komisi B DPRD untuk menghilangkan pologoro dalam Perda tersebut. Pologoro sudah menjadi kebiasaan dalam penunjukan batas dan persaksian adat atas tanah, hanya didasarkan pada regulasi Peraturan Desa yang tidak cukup kuat menjadi payung hukum bagi pemerintah desa. Apabila aturan hukum yang dibuat di tingkat bawah, bertentangan atau bahkan tidak ada regulasi hukum diatasnya, maka secara yuridis formal, aturan hukum ini gugur dengan sendirinya dan harus dicabut. Apabila dipaksakan masuk dalam Raperda Sumber Pendapatan Desa, akan berpotensi menjadi permasalahan hukum di kemudian hari yang imbasnya justru menyulitkan pemerintah desa sendiri.

Hal tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna Rabu (8/5/2019), beragendakan Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat dan Kata Akhir Fraksi-Fraksi Pengambilan Keputusan DPRD terhadap 5 (lima) Raperda Kabupaten Kebumen yakni Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Usaha SLTP, Menengah dan Kejuruan, Raperda  tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor  8 Tahun  2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, Raperda tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum, Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat, dan Raperda tentang Pelayanan Publik yang kemarin sempat tertunda.

Wakil Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, mengharapkan setelah Perda ditetapkan dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik. Sehingga akan membantu proses pembangunan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya, dirinya menyetujui masukan dari Komisi DPRD, pendapat masyarakat serta hasil fasilitasi yang telah dituangkan dalam Raperda dimaksud sebagai bahan penyempurnaan.

Selanjutnya setelah agenda pengambilan Keputusan DPRD dilanjutkan dengan agenda Penyampaian 2 (dua) Raperda Kabupaten Kebumen yakni, Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Pencabutan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pengaturan tentang penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan peraturan Bupati. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan dan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut, begitu juga dengan Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu segera dicabut karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

DPRD KEBUMEN