Pembahasan 5 Raperda Rampung, Komisi-Komisi Sampaikan Laporan

(0) Comments
  • Facebook
  • Twitter

Komisi-Komisi di DPRD Kabupaten Kebumen akhirnya rampung melakukan pembahasan terhadap 5 (lima) Raperda. Melalui juru bicara masing-masing, Senin (6/5/2019) hasil pembahasan disampaikan melalui forum rapat paripurna DPRD.

Adapun lima Raperda dimaksud yakni (1) Raperda tentang Pelayanan Publik yang dibahas oleh Komisi A. Selanjutnya (2) Raperda tentang Pencabutan Perda No 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Usaha SLTP, Menengah, dan Kejuruan; dan (3) Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa yang dibahas olah Komisi B. Sementara Komisi C dan Komisi D secara bersama-sama membahas Raperda tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Umum.

Juru Bicara Komisi A Restu Gunawan menyampaikan, merupakan suatu kehormatan bagi Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen dapat memenuhi tugas untuk menyampaikan Laporan terhadap Raperda tentang Pelayanan Publik.

“Mengingat Raperda tentang Pelayanan Publik ini merupakan Raperda inisiatif Komisi A.” sambung Restu yang juga Wakil Ketua Komisi A.

Dalam laporannya, Komisi A menyampaikan sebanyak 7 poin terkait Raperda Pelayanan Publik. Diantaranya bahwa pelayanan publik ke depan menjadi pertaruhan komitmen bersama untuk selalu berpihak kepada kebutuhan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik secara berkualitas.

Juru bicara Komisi B Tunggul Jaluaji, saat membacakan laporan hasil pembahasan menyatakan Komisi B dapat menyetujui Pencabutan Perda No 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Usaha SLTP, Menengah dan Kejuruan.

“Namun Komisi B mengingatkan agar Pemkab Kabupaten Kebumen tetap berhati-hati mengingat ASN yang menjabat sebagai Kepala TU, harus ditempatkan kembali ke jabatan atau organisasi perangkat daerah lainya.” Pesan Tunggul.

Komisi C dan Komisi D menyampaikan hasil pembahasan gabungan komisi ini melalui juru bicara Sugito. Disampaikannya, Raperda tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Terkait Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat, disampaikan Sugito, merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaanya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Perda tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat sebagai dasar hukum dalam pemungutan retribusi kepada orang yang menggunakan pelayanan pemakaman dari Pemerintah Daerah pada Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.” jelas Sugito.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua Miftahul Ulum. Hadir mewakili bupati Wakil Bupati Arif Sugiyanto didampingi Sekda Ujang Sugiyono, para Asisten Sekda, para pimpinan OPD, serta para camat. Tahapan selanjutnya dari pembahasan lima raperda ini adalah penyampaian kata akhir fraksi dan pengambilan keputusan DPRD yang akan dilaksanakan Selasa (7/5/2019) besok.

Related Posts
DPRD KEBUMEN