Fraksi-Fraksi DPRD Cermati Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

(0) Comments

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP APBD) merupakan satu kesatuan proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari tahapan proses penyusunan rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD, evaluasi APBD oleh Gubernur, Penetapan, dan Pelaksanaan APBD. Usai disampaikan Bupati melalui Rapat Paripurna Kamis (13/6/2019), Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2018 mendapat pencermatan fraksi-fraksi DPRD.

Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2018 dilaksanakan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua Miftahul Ulum. Hadir mewakili Bupati, Sekretaris Daerah H Ahmad Ujang Sugiono SH.

Pada Rapat Paripurna yang digelar Jumat (14/6/2019), penyampaian Pemandangan Umum Fraksi diawali dari penyampaian oleh Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Restu Gunawan. Selanjutnya oleh Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara Sri Susilowati yang antara lain mempertanyakan keseriusan eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan. Hal itu didasarkan serapan anggaran APBD tahun anggaran 2018 Kebumen yang kurang optimal. Sehingga Silpa (silpa sisa lebih perhitungan anggaran) APBD juga cukup tinggi yaitu mencapai Rp 200 miliar lebih.

“Kami menyayangkan sekaligus mempertanyakan keseriusan Eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, belanja daerah sebagian besar masih untuk belanja pegawai, komponen gaji dan tunjangan.” papar Sri Susilowati.

Urutan selanjutnya yakni Fraksi Keadilan Nurani melalui juru bicara Pramono SPd MPd. Dilanjutkan dengan Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara Sugito SPd dan Fraksi Partai Nasdem dengan juru bicara Qoriah Dwi Puspa SS MPd.

Fraksi Partai Nasdem, disampaikan Qoriah, berharap Pemda mampu berlaku bijak dalam menggunakan anggaran yang ada dan semakin giat kembali untuk mampu meningkatkan PAD kembali dengan melakukan terobosan-terobosan yang lebih efektif dan efisien.

“Salah satu asset tetap milik daerah yang sering mengalami permasalahan atau temuan adalah asset tetap tanah. Mohon penjelasan terkait berapa luas bidang tanah milik pemda yang masih belum memiliki sertifikat sampai detik ini dan sekaligus berapa nilai keseluruhannya?” tanya Qoriah membacakan Pemandangan Umum Fraksinya.

Pada urutan selanjutnya, Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat oleh Rifai Yuniantoro, Fraksi PKB oleh Nur Hariyadi SE, dan di urutan kedelapan oleh Fraksi PAN melalui juru bicara Nur Hasim. Fraksi PAN antara lain mencermati realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yang hanya terealisasi 77,18 persen dari target.

Pencermatan dari Fraksi-Fraksi ini akan mendapat jawaban dan/atau tanggapan Bupati yang akan disampaikan melalui forum Rapat Paripurna Senin (17/6/2019).

DPRD KEBUMEN