Kebumen Mendapatkan Opini WTP Untuk yang Ke-5 Kali

(0) Comments

Sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Nomor 185/S/XVIII.SMG/05/2019 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kebumen pada sambutannya di Rapat Paripurna Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan kerja sama yang baik dengan jajaran legislatif yang merupakan mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Opini terbaik dari BPK yang tahun ini merupakan yang ke-5 kalinya diperoleh Kabupaten Kebumen.
“Semoga dengan WTP yang kita raih, menjadi motivasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah lebih baik lagi, dan kita berharap pada tahun-tahun yang akan datang opini WTP dapat dipertahankan,” terangnya.

Rapat paripurna pada Kamis (13/6), memiliki 2 agenda yakni Rapat Paripurna Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Komisi A Pembahas 2 (Dua) Raperda Kabupaten Kebumen. 2 (Dua) Raperda tersebut yaitu Pencabutan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pencabutan Paerda Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Rapat tersebut dipimpin oleh H Agung Prabowo didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Miftahul Ulum, hadir Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz dan Wakil Bupati Kebumen H Arif Sugiyanto SH, serta jajaran eksekutif lainnya.
Setelah Bupati menyampaikan sambutan dilanjutkan penyampaian Raperda PPAPBD TA 2018 ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut.

Agenda selanjutnya yakni Penyampaian Laporan Komisi A Pembahas 2 (Dua) Raperda Kabupaten Kebumen yang dalam hal ini Qoriah Dwi Puspa SS bertindak sebagai juru bicaranya.

Dengan telah di undangkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 perlu ditinjau kembali.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, peraturan daerah yang mengatur tentang penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan kepala desa dan perangkat desa agar diatur dengan Peraturan Bupati. Komisi A meminta di dalam ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa agar disesuaikan besarannya, dan kepada jajaran eksekutif dalam menindaklanjuti tentunya harus sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya setelah undangkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka peraturan mengenai lembaga kemasyarakaan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Keluarahan perlu ditinjau kembali.

Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Keluarahan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga perlu dicabut.

Ketentuan terkait pengaturan, pembentukan, dan penetapan lembaga kemasyarakatan desa di kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati. Komisi A meminta kepada jajaran eksekutif untuk segera menindaklanjuti.

DPRD KEBUMEN