Sisa Anggaran APBD Kebumen Capai 200 Miliar, Banggar: Indikasi Kegagalan Manajemen

(0) Comments

Laporan Banggar PP-APBD 2018Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen mengkhawatirkan besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) pada APBD Kebumen tahun 2018 akan membuat Kabupaten Kebumen dianggap kelebihan anggaran. Besaran “uang sisa” yang mencapai lebih dari Rp 200 miliar, menurut Banggar, akan membuat Pemerintah Kabupaten Kebumen mendapat penilaian yang kurang tepat dari Pemerintah Pusat sehingga kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh untuk tahun anggaran berikutnya sangat mungkin untuk dikurangi.

Badan Anggaran juga menilai, SILPA yang terlampau besar mengindikasikan adanya kegagalan manajemen. Perencanaan yang baik tetapi tidak diimbangi dengan pelaksanaan anggaran yang baik dan professional atau adanya perencanaan yang tidak akurat dari kepala OPD hingga jajarannya mengakibatkan sasaran program dan kegiatan gagal untuk dicapai.

“Padahal seperti kita ketahui bersama, banyak program kegiatan penanganan kemiskinan yang sedang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang membutuhkan dana sangat besar namun terpaksa ditunda karena anggaranya di prioritaskan untuk program kegiatan lain,” papar Sugito selaku juru bicara Badan Anggaran saat membacakan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kebumen tahun 2018, Rabu (10/7/2019).

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui forum rapat paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Miftahul Ulum, didampingi Wakil Ketua Bagus Setiyawan. Hadir mewakili bupati Sekretaris Daerah Ahmad Ujang Sugiono.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berupa pengelolaan asset barang milik daerah yang menjadi persoalan klasik dalam temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Kebumen setiap tahun juga mendapat pencermatan Badan Anggaran. Badan Anggaran melihat Pemerintah Daerah saat ini masih terhambat pada keterbatasan sumber daya manusia. Diantaranya, lanjut Sugito, SDM yang bertugas menangani asset di OPD lamban dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan Sistem Akuntansi berbasis akrual yang telah dijalankan oleh Pemkab Kebumen.

“Contohnya ketika dilakukan renovasi atau pemeliharaan atas asset daerah dengan nilai tertentu, maka seharusnya dikapitalisasi masuk ke nilai aset induknya, karena nantinya akan berpengaruh juga ke masa manfaatnya dan nilai penyusutan,” kata Sugito lagi.

Dalam laporan hasil pembahasan terhadap laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kebumen tahun 2018 yang dibacakan Sugito, Badan Anggaran juga mencermati tingginya Belanja Pegawai. Di sisi lain, Pemkab mengklaim saat ini kekurangan tenaga ASN. Adapun persoalan dana BOS, Badan Anggaran merekomendasikan kepada Pemkab untuk memberikan pelatihan dan pengarahan kepada kepala sekolah, tim manajemen BOS, dan bendahara BOS tentang tata kelola dan penggunaan dana BOS yang sesuai regulasi.

Terhadap hibah dan bantuan sosial yang pada APBD 2018 terealisasi 96,52 persen, Badan Anggaran mengingatkan agar pengelolaan dana hibah mengacu pada regulasi dan berpegang teguh pada asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat yang luas bagi masyarakat.

“Badan Anggaran perlu memberi penekanan dalam hal ini, karena berdasarkan kajian yang dilakukan, kami menemukan 36 entitas penerima Hibah dari Pemkab Kebumen belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban ditambah 13 entitas penerima lainnya terlambat menyampaikan laporan pertanggunjawaban.” Jelas Sugito.

Usai disampaikan di hadapan Rapat Paripurna DPRD, selanjutnya Fraksi-Fraksi akan menyampaikan pendapat dan kata akhir terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen tahun 2018. Penyampaian akan dilaksanakan melalui rapat paripurna DPRD Kamis (11/7/2019) yang sekaligus mengagendakan pengambilan keputusan DPRD terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini.

DPRD KEBUMEN