Laporan Pansus Pembahas 8 (delapan) Raperda

(0) Comments

Senin (13/04/2020), sesuai jadwal Badan Musawarah DPRD Kabupaten Kebumen beragendakan Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus Pembahas 8 (delapan) Raperda. Kali ini rapat tersebut berbeda dengan rapat-rapat sebelumnya, yakni rapat disiarkan langsung oleh Ratih TV Kebumen. Hal tersebut dilakukan sehubungan dengan merebaknya virus Covid-19. Rapat dibagi menjadi 2 tempat, yaitu untuk Pimpinan dan Anggota DPRD serta Wakil Bupati dan Sekda di Ruang Paripurna.

Sementara itu Bupati, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD dan Para Camat berada di Pendopo Rumah Dinas Bupati mengikuti rapat paripurna DPRD melalui siaran langsung Ratih TV Kebumen di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD H Sarimun didampingi oleh Wakil Ketua Fuad Wahyudi dan Wakil ketua Yuniarti Widayaningsih.

Pansus I membahas Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Melalui juru bicaranya, Suprijanto Pansus I memberikan saran terkait Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah sesegera mungkin setelah Raperda ini diundangkan agar Pemerintah Daerah untuk melakukan beberapa hal diantaranya yaitu sosialisasi ke seluruh SKPD, Pelatihan untuk peningkatan SDM, menyusun peraturan pelaksanaan turunan dari Peraturan Daerah ini dan Pengawasan yang dilakukan secara periodik. Sementara untuk Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pansus I memandang bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas masih memerlukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan format legal drafting sebuah Perda. Selain itu, belum semua OPD yang akan melaksanakan Perda tersebut telah menyampaikan programnya, sehingga hasil rapat Pansus I tanggal 17 Maret 2020 supaya diperpanjang di Masa Sidang II.

Pansus II membahas Raperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Raperda tentang Pembentukan Kesatuan Bangsa dan Politik. Hesti Nur Aini bertindak sebagai juru bicaranya merekomendasikan terkait Raperda tentang Pembentukan Kesbangpol agar berada pada intensitas sedang (tipe B). Sementara untuk Raperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pansus II merekomendasikan agar setiap operasi yustisi yang dilakukan oleh satpol PP harus di back up oleh kapolres dan dandim. Hal tersebut dilakukan untuk menumbuhkan marwah satpol PP sebagai tangan panjang dari bupati untuk melakukan penegakkan perda di kabupaten kebumen. Di samping itu agar masyarakat kebumen dapat nyaman dan aman tinggal di Kabupaten Kebumen yang beriman ini.

Pairi Juru bicara Pansus III, menjelaskan terkait Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pansus III sepakat dengan Bagian Perekonomian yaitu dengan komposisi laba bersih 55% diberikan dalam bentuk deviden, sedangkan laba bersih lainnya sebesar 45% sehingga akumulasi dengan Perda lama untuk kesejahteraan naik 2%. Pansus III berharap agar kinerja dari BPR BKK untuk bisa ditingkatkan, selanjutnya untuk pembagian kesejahteraan mohon disesuaikan dengan Peraturan Perundnag-Undangan yang ada (Undang-Undang Ketenagakerjaan) selanjutnya diatur lebih detail dalam Peraturan Bupati.

Terkait Raperda tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen, setelah melakukan fasilitasi dengan Bagian Hukum Propinsi, bahwa raperda peyertaan modal disahkan setelah raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen disahkan terlebih dahulu mengingat bahwa dua Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM dan Apotek Lukulo belum berubah badan hukumnya sehingga raperda penyertaan modal belum bisa dibahas lebih lanjut. Mengingat kondisi hal tersebut di atas maka Pansus III mohon kepada Pimpinan DPRD untuk bisa diperpanjang masa tugasnya sambil menunggu pembahasan 2 (dua) raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah PDAM dan Apotik Lukulo untuk dibahas lebih lanjut.

Pansus IV membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Melalui juru bicaranya H Tongat menyampaikan agar dalam pelaksanaan raperda ini harus didukung oleh ketersediaan SDM pengelola arsip, sarpras, anggaran dan tata kelola daur hidup arsip. Kemudian pengawasan kearsipan diperlukan untuk mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan menyelenggarakan kearsipan sesuai prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan.

“Arsip merupakan aset sehingga berbicara arsip secara luas adalah bagaimana aset tersebut terjaga dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat”, terangnya.

Diharapkan melalui raperda ini perpustakaan yang ada memiliki khasanah yang lengkap serta mampu berinovasi mendorong kreativitas sehingga perpustakaan yang terbentuk tidak hanya formalitas semata, namun benar-benar menjadi referensi masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, sejarah, rekreasi, budaya dan lain sebagainya.

DPRD KEBUMEN