GMBI Tolak RUU HIP

(0) Comments

Senin (29/6/2020), organisasi Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) melakukan orasi di depan gedung DPRD. Mereka menyampaikan menyampaikan petisi penolakan terhadap Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Salah satu alasan penolakan tersebut yaitu dengan adanya RUU HIP akan mengkerdilkan kewibawaan dan merendahkan martabat Pancasila yang telah memiliki kedudukan dan fungsi yang kuat sebagai dasar negara yang tercantum pada rumusan pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 karena adanya upaya untuk memangkas sila yang ada di dalam Pancasila, dari 5 sila menjadi Trisila bahkan menjurus menjadi Ekasila.

Ketua DPRD H Sarimun dan Wakil Ketua DPRD Yuniarti Widayaningsih turun menemui para pengunjuk rasa. Kemudian beberapa perweakilan dari GMBI diminta untuk masuk ke gedung DPRD menyampaikan aspirasinya. Aspirasi tersebut nantinya agar diserahkan kepada pemerintah dan DPR RI. Isi tuntutan yang ditujukan kepada DPR RI yakni, pertama menuntut pemerintah dan DPR RI untuk membatalkan dan/ atau menghentikan proses legislasi RUU HIP tanpa kecuali. Kedua, menuntut pemerintah dan DPR RI untuk mengungkap dalang atas semua polemik terkait proses legislasi RUU HIP.

Dan yang terakhir, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPR RI yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, untuk menindak anggota Dewan dari partai apapun yang mengusulkan, menginisiasi dan memasukan pembahasan RUU HIP kepada Badan Legislasi DPR RI yang mengakibatkan terjadinya “kegaduhan nasional” dengan hukuman/ sanksi kode etik.

Tuntutan-tuntutan tersebut selanjutnya akan diteruskan oleh ketua DPRD Kabupaten Kebumen ke Pemerintah dan DPR RI.

DPRD KEBUMEN