DPRD Sampaikan 3 Raperda Inisiatif

Jul 15 2018
(0) Comments
  • Facebook
  • Twitter

Rapat Paripurna DPRD kabupaten Kebumen Senin (8/5) digelar dengan agenda Penyampaian 3 (tiga) Raperda. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Bagus Setiyawan. Hadir mewakili Bupati Wakil Bupati KH Yazid Mahfudz.

Usai disampaikan oleh pengusul melalui Rapat Paripurna Internal DPRD Kamis (4/5) lalu, tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kebumen, Senin (8/5) disampaikan ke Bupati.

Ketiga Raperda tersebut masing-masing (1) Raperda tentang Analisis mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin), (2) Raperda tentang Pengawasan Bahan Makanan dan Makanan Minuman Sehat, dan (3) Raperda tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.

Menurut Badan Pembentukan Perda selaku pengusul Raperda tentang Pengawasan Bahan Makanan dan Makanan Minuman Sehat, dan Raperda tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, salah satu urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah adalah urusan kesehatan. Karenanya, Pemerintah Daerah wajib hadir untuk memastikan bahwa masyarakat kabupaten Kebumen mendapatkan makanan dan minuman yang sehat. Salah satunya melalui regulasi yang dapat mempertajam pengawasan terhadap kualitas makanan dan minuman yang beredar di kabupaten Kebumen.

DPRD, kata juru bicara Suhartono, memandang penting adanya peraturan (regulasi) dalam hal pemberian air susu ibu ekslusif di Kabupaten Kebumen. Mengingat, sampai saat ini pemberian air susu ibu ekslusif di Kota Beriman belum bisa mencapai 100 persen.

Data menunjukkan, di Kabupaten Kebumen pemberian ASI masih kurang dari 70 persen serta belum diketahui penyebabnya. Persisnya, prosentase pemberian ASI ekslusif pada bayi 0-6 bulan pada tahun 2013 baru sebesar 61,17 persen. Dan pada tahun 2014 sebesar 59,3 persen kemudian pada tahun 2015 sebesar 68,3 persen.

“Tentunya hal ini perlu untuk terus di tingkatkan. ASI mengandung banyak sekali zat gizi yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan dan pertumbuhan bayi,” katanya.

Sementara itu, Komisi C melalui juru bicara H Fajar Fihelmina SE memandang perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Analisis Dampak Lalu lintas dalam rangka mengendalikan dampak negatif yang di timbulkan oleh suatu pusat kegiatan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Analisis tentang dampak lalu lintas, lanjut Fajar, diperlukan antara lain untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan dari suatu pembangunan kawasan. Selain itu, Perda tentang Andalalin juga bisa sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Related Posts
DPRD KEBUMEN