20170330 lkpj

Ma’rifun: Penolakan Raperda Murni Karena Alasan Hukum

Jul 15 2017
(0) Comments
  • Facebook
  • Twitter

Anggota Bapem Perda, Ma’rifun SHI, membantah keras penolakan yang terjadi Jumat (19/5) karena faktor balas dendam atau faktor “eksternal” lain. DPRD memutuskan untuk menunda menerima pengajuan Raperda murni karena ada mekanisme hukum yang belum dilalui oleh Bupati selaku pengusul.

Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) DPRD Kebumen Tahun 2017, sebanyak 14 Raperda ditetapkan akan dibahas. Raperda tentang Pengelolaan Pasar Daerah, Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dan Reperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang minggu lalu ditolak saat diajukan oleh Bupati kepada DPRD termasuk diantara 14 Raperda yang ditetapkan untuk dibahas di tahun sidang tahun 2017 ini.

Hal ini dibenarkan Ketua Bapem Perda Muhsinun. Karenanya, tudingan “potong kompas” mekanisme pengajuan Raperda oleh Bupati yang berujung penolakan oleh DPRD dibantah politisi Fraksi PKB ini. Menurutnya, tidak ada proses yang diabaikan Bupati saat menyampaikan Raperda dimaksud. Salah satu indikasinya adalah bahwa raperda-raperda yang ditolak itu sudah ditetapkan masuk dalam Prolegda DPRD Tahun 2017.

Masuknya ketiga Raperda yang ditolak ini dalam Propem Perda 2017 ini dibenarkan anggota Bapem Perda Gito Prasetyo ST. Namun, menurut Gito, Prolegda yang sudah ada itu baru memuat judul dan penjelasan singkat Raperda.

“Sejak proses evaluasi, kajian, hingga ditetapkannya Prolegda, Bapem Perda belum menerima draf dan Naskah Akademik (NA) dari Raperda.” kata Gito.

Sedangkan proses pengajuan sebuah Rancangan Peraturan Daerah untuk sampai kepada forum Rapat Paripurna, lanjut Gito, harus melalui pengkajian dan evaluasi draft Raperda beserta Naskah Akademiknya di Bapem Perda.

“Proses ini yang ter-skip. Hanya karena judul sudah masuk Prolegda, tidak lantas Bupati bisa mengajukan Raperda begitu saja tanpa ada tinjauan pada draft dan NA oleh Bapem Perda.” jelasnya.

Anggota Bapem Perda lainnya, Ma’rifun SHI, membantah keras penolakan yang terjadi Jumat (19/5) karena faktor balas dendam atau faktor “eksternal” lain. DPRD memutuskan untuk menunda menerima pengajuan Raperda murni karena ada mekanisme hukum yang belum dilalui oleh Bupati selaku pengusul.

“Justru kami sebagai fraksi pengusung sedang meluruskan langkah bupati agar sesuai rel mekanisme yang berlaku.” jelas Ma’rifun.

Etika partai koalisi dalam pemerintahan, lanjut Ma’rifun, seharusnya dibangun dalam bingkai kesepahaman menuju cita-cita visi misi bersama. Koalisi pengusung bukan berarti mendukung apapun kebijakan Bupati. Loyalitas membabi buta seperti ini justru dapat menjerumuskan Bupati.

Senada dengan Ma’rifun, politisi Fraksi PAN Suhartono mengungkapkan, pernyataan salah satu oknum anggota DPRD dari PKB yang seolah menyudutkan fraksi lain sesama pendukung Bupati itu sama saja menjustice bahwa hanya PKB yang selalu konsisten dan loyal terhadap Bupati.

“Ukuran loyalitas dia lihat dari mana? apakah dengan mendukung semua kebijakan dan langkah Bupati meski tidak sesuai aturan dan mekanisme tapi tetap didukung itu termasuk loyal?” kata Suhartono.

Wijil Tri Atmojo, anggota Bapem Perda dari dari Fraksi Gerinda menegaskan, sebagai anggota Bapem Perda maupun partai pengusung, pihaknya bersama DPRD sedang meluruskan langkah Bupati agar di masa yang datang tidak terjadi lagi pengabaian aturan dan mekanisme hukum. Ia juga membantah pernyataan yang menyatakan hubungan Bupati memburuk dengan DPRD sejak Bupati secara sepihak menolak Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan beberapa waktu lalu.

“Itu tidak benar. Anggapan bahwa fraksi pengusung selain PKB sudah tidak loyal juga sama sekali tidak benar.” sanggahnya.

Wijil kembali menegaskan bahwa “polemik” penolakan terjadi bukan soal mendukung atau tidak mendukung, loyal atau tidak loyal. Selama Bupati mematuhi mekanisme dan aturan hukum tentu semua fraksi di DPRD akan mendukung. Oknum fraksi PKB yang selalu berkoar dibelakang, lanjut Wijil, harusnya bisa memahami mekanisme dan tata urutan dalam proses pengajuan dan pembahasan Raperda.

“Jangan asal komentar di media tanpa memahami alur dan mekanismenya. Jika hal seperti ini diteruskan maka bisa membuat jalannya pemerintahan di Kabupaten Kebumen tidak kondusif karena selalu menimbulkan prasangka dan gejolak. Kecuali PKB memang mempunyai hidden agenda (agenda terselubung .red) yang sedang dimainkan. Itu hak PKB dan kita siap meladeninya.” tegas Wijil.

Related Posts
DPRD KEBUMEN