DSC_8567 (1)

Kebumen Susun Raperda Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Sep 29 2017
(0) Comments
  • Facebook
  • Twitter

Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kebumen akan mendapatkan perhatian lebih dari Pemkab. Pemberdayaan PKL akan meliputi peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, dan pembinaan dan bimbingan teknis.

Hal tersebut disampaikan Bupati H Mohammad Yahya Fuad SE melalui Plt Sekda Drs Mahmud Fauzi MSi dihadapan Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian 3 (tiga) Raperda yang diantaranya adalah Raperda tentang PKL.

Memasuki masa sidang ketiga tahun 2017 Pemkab Kebumen menyampaikan 3 (tiga) Raperda untuk dibahas. Ketiganya yakni (1) Raperda tentang Pengelolaan Pasar Daerah, (2) Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dan (3) Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penyampaian dilaksanakan melalui Rapat Paripurna DPRD Jumat (29/9) pagi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bagus Setiyawan didampingi Wakil Ketua Miftahul Ulum.

Dalam sambutan yang dibacakan Plt Sekda, Bupati mengungkapkan, Raperda tentang Pengelolaan Pasar Daerah disusun untuk mengganti Perda Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini.

“Adapun tujuan dari disusunnya Raperda ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pasar yang didirikan, dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.” Jelas Bupati.

Sedangkan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar, lanjut Mahmud Fauzi, disusun sebagai dasar hukum dalam pemungutan retribusi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

“Raperda ini diantaranya mengatur mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi, penambahan objek retribusi, dan ketentuan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.”

Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL memuat beberapa pengaturan baru terhadap Pedagang Kaki Lima diantaranya mengenai mekanisme penataan PKL, pola Pemberdayaan PKL, dan Tanda Daftar Usaha yang diusulkan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Selain soal penataan dan pemberdayaan, Raperda ini juga memuat sanksi.

“…sanksi administratif kepada PKL yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana ditetapkan dalam Perda.”

Tahapan pembahasan selanjutnya, 3 Raperda ini akan mendapat pencermatan fraksi-fraksi yang akan disampaikan melalui Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda. Rapat Paripurna ini rencananya akan diselenggarakan pada Senin 2 Oktober 2017.

Related Posts
DPRD KEBUMEN