Migrant Care meminta PERDA No 5 Tahun 2014 di Revisi

Nov 08 2017
(0) Comments

Migrant Care pada tanggal 17 Oktober 2017, melayangkan surat kepada Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen bermaksud untuk mengajukan Audiensi terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Indonesia. Akhirnya pada hari Selasa (7/11) para peserta audiensi dari Migrant Care diterima dengan baik oleh Ketua Komisi A Hj Supriyati SE dan Anggota Komisi A Hj Eny Handayani di Ruang Rapat Komisi A.

Menurut Syaipul Anas, salah satu perwakilan dari Migrant Care, bahwa Perda No 5 Tahun 2014 ternyata masih copy paste dari UU 13 2004 walaupun ada beberapa tambahan. Perda ini masih belum bisa melindungi warga Kebumen yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh Migrant Care pada bulan Agustus 2017 lalu, Perda No 5 Tahun 2014 ini mempunyai kelemahan-kelemahan, diantaranya  secara yuridis Perda ini tidak implementatif karena pasal-pasal tidak mengamanatkan yang konkrit, Perda tidak mengamanatkan satu pasalpun yang diatur dengan Perbup sehingga regulasi ini terhenti di Perda dan lemahnya kontrol Pemda terhadap Perda ini.

“Perda ini juga belum memberikan peran yang lebih banyak ke desa, hanya dijadikan untuk minta stempel saja, desa tidak tahu tempat kerjanya resmi atau tidak, bekerja kemana juga tidak tahu. Sangat minim info,” tambahnya.

Perda ini belum memberikan peran yang lebih banyak kepada desa, dan peran serta masyarakat belum dilibatkan. Migrant Care mengharapkan adanya revisi Perda di tahun 2018 agar masyarakat Kebumen yang bekerja di luar negeri lebih terjamin kemanan dan keselamatannya.  

“Kami ucapkan terima kasih atas masukan-masukannya, akan kami sampaikan ke OPD terkait biar bisa masuk di Propem 2018 atau tidak,” jelas Supriyati.

Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen mendorong koordinasi dan sinkronisasi dokumen disampaikan ke OPD, nanti tentunya penetapan Propem Perda sebelum APBD melalui Disnakertrans dan di Bagian Hukum. Supriyati berharap secepatnya Perda tersebut disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan Tim Ahli.

Perlu diketahui juga, Migrant Care adalah organisasi yang bertujuan memperkuat perlindungan yang diberikan lembaga-lembaga negara dalam hal hak-hak pekerja migran. DI Kebumen organisasi tersebut aktif dalam memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada calon Tenaga Kerja Indonesi (TKI) dan anggota keluarganya.

DPRD KEBUMEN