Bimbingan Teknis Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen

Nov 23 2017
(0) Comments

Bandung, (21 – 23/11) seluruh Anggota DPRD Kebumen mengikuti Bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas DPRD. Acara tersebut bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Bandung yang berlangsung di Hotel Nexa Jalan WR Supratman No 66-68 Bandung Jawa Barat. Acara yang digelar selama 3 hari bertema “Menyongsong Tahun Politik dengan Kesiapan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.

Narasumber pada kegiatan tersebut diantaranya Dr Aang Witarsa Rofik Msi dari Direktorat Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri yang menjelaskan Permendagri No 6 Tahun 2017.

Dalam paparannya, beliau menyampaikan tentang sumber keuangan partai politik. “Berdasarkan Pasal 34 UU No.2 Tahun 2011, sumber keuangan parpol berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan APBN/APBD”, terangnya.
Sumbangan yang besumber dari APBN/APBD (pasal 34 ayat 3) diberikan secara proporsional kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi dan Kab/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Terkait dengan Kenaikan bantuan keuangan partai politik (Banpol) dari pemerintah berdasarkan beberapa pertimbangan salah satunya yaitu inflasi yang terjadi dari tahun 2004 sampai dengan saat ini besaran bantuan keuangan belum berubah sehingga nilai bantuan keuangan kepada Parpol yang diberikan kepada parpol tingkat pusat dan di daerah yang bersumber dari APBN/APBD dinilai relatif sangat kecil jika mengikuti nilai inflasi yang setiap saat   terjadi perubahan dan sangat berpengaruh terhadap biaya pendidikan politik dan dana operasional kesekretariatan.

Materi kedua bertemakan “Penjabaran UU Pemilu No. 7 Tahun 2017” oleh Dr Fauzan Ali MSi yang merupakan alumnus doktor ilmu politik Universitas Indonesia Jakarta dan Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.  

Saat penyampaiannya Fauzan menerangkan mengenai sistem pemilu yang secara teoritik ada 2 klasifikasi yaitu sistem distrik dan proporsional. Kedua sistem tersebut menjadi perdebatan dikalangan elite politik Indonesia semenjak pasca kemerdekaan. Kebhinekaan dan heterogenitas bangsa Indonesia yang menjadi alasannya, maka sistem pemilu proporsional menjadi pilihan semenjak pemilu pertama Tahun 1955.

Ada beberapa formula atau rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan. ” Ada 3 formula untuk menghitung yaitu formula pluralitas, formula mayoritas, dan formula perwakilan berimbang, ” terang Fauzan.

Mengenai pemilu di Indonesia yakni Pemilu Presiden dan Kepala Daerah dilakukan secara distrik. Sedangkan Pemilu Legislatif terbagi menjadi dua yaitu pemilu anggota DPR RI dan DPRD dilakukan secara proporsional terbuka dan kedua pemilu anggota DPD dilakukan secara distrik berwakil banyak yaitu 4 orang tiap provinsi.

DPRD KEBUMEN