Audiensi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kebumen ke DPRD Kabupaten Kebumen

Nov 24 2017
(0) Comments

Pedagang Kaki Lima Alun-alun Kebumen mendatangi DPRD Kebumen Jum’at 24 November 2017 diterima oleh Wakil Ketua DPRD Miftakhul Ulum, Wakil ketua Bagus Setiyawan dan anggota DPRD lain Ketua Komisi A Supriyati, Ketua Komisi B Sudarmaji, dan sejumlah anggota Komisi A dan Komisi B. Hadir dari eksekutif Kadisperindag Nugroho Tri Waluyo, Kadisperkim LH Edi Rianto, Kasatpol PP R Agung Pambudi. Pada audiensi itu, puluhan anggota Satpol PP dan Polres Kebumen turut berjaga.

Para Pedagang Kaki Lima menuntut Pemerintah kabupaten Kebumen untuk tidak membatasi jam berdagang di area Alun-alun Kebumen.

Miftakhul Ulum wakil ketua DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan boleh Alun-alun berjualan tapi sesuai dengan aturan yang saat ini berlaku di Kabupaten Kebumen yaitu Perda No. 10 Tahun 2008 dan Perbup No 88 Tahun 2009, yaitu dari pukul 16.00 s.d. 06.00 WIB dan pukul 06.00 s.d 09.00 WIB

Alun-alun Kebumen sebagai salah satu lokasi titik pantau penilaian Adipura maka perlu dijaga kebersihan dan lingkungannya, sampah harus dikelola dengan baik, Pedagang Kaki Lima di sekitar alun-alun ditata dengan sebaik-baiknya dan dinas terkait melakukan pendataan Pedagang Kaki Lima dengan memberikan surat izin berdagang agar nantinya lebih mudah dalam penataan maupun pemberian sanksinya. 

Muhajir selaku koordinator Pedagang Kaki Lima Alun-alun Kebumen dapat menerima keputusan tersebut meskipun dengan berat hati. Namun demikian, ia menyesalkan Ketua paguyuban pedagang kaki lima Alun-alun Kebumen yang seharusnya menampung aspirasi tetapi justru menelantarkan pedagang. Padahal, setiap minggunya pedagang telah menyetorkan iuran rutin kepada paguyuban. Hal ini sangat mengecewakan para Pedagang Kaki Lima.

DPRD KEBUMEN