GTT PTT Kabupaten Kebumen Butuh Kepastian

Nov 30 2017
(0) Comments

Senin (28/11) sebanyak 141 GTT PTT perwakilan dari kecamatan se-Kabupaten Kebumen melakukan audiensi pada pukul 13.30 WIB usai rapat paripurna berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Kebumen.
Audiensi diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bagus Setiyawan, Pimpinan Komisi A Supriyati, SE , Aksin, Kurniawan beserta jajaran eksekutif dari Dinas Pendidikan, Bagian Hukum Setda, dan BKPPD Kabupaten Kebumen di ruang paripurna DPRD Kabupaten Kebumen.

Wakil Ketua DPRD mengucapkan Selamat Hari Guru kepada seluruh guru-guru yang ada di Kabupaten Kebumen.
Audiensi dibuka dengan penyampaian aspirasi dari forum GTT/PTT yang disampaikan oleh Tukijan, berkaitan dengan SK penetapan peraturan honorer GTT/PTT oleh Bupati yakni harusnya mengacu pada Undang-undang tahun 1945 tentang warga negara pada pasal 27 ayat 2 ; 10a , pasal 28 ayat 1c dan ayat 2 b ; Bab 13 pasal 31 ayat 4. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas, Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 ayat 1. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 pasal 24 ayat 3. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 pasal 8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 814.1/169/SD tentang pengangkatan tenaga honorer oleh Pemerintah Daerah. Pada PP nomor 19 tahun 2017 pasal 59 ayat 3 dalam hal terjadi kekosongan guru pada pemerintah pusat/ pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. Permendiknas nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan nomor 12 tahun 2012 SPM pendidikan kabupaten/ kota pasal 2ayat 2 pada point 5 & 6, Permendikbud nomor 8 tahun 2017 tentang juknis penggunaan dana BOS.

“Kami mohon terkait SK penetapan tenaga honorer GTT/ PTT sesuai dengan peraturan yang ada, jika berbicara terkait guru definitive PNS ada namun masih kurang. Kami juga menuntut untuk penerbitan NUPTK bisa didapat dari SK Bupati bukan dari Komite, karena dengan SK Bupati kami bisa mengikuti UKG dan Sertifikasi Guru. Menyinggung PP pasal 48 tahun 2009 harusnya kini permasalahan sudah selesai. Pada PP nomor 26 tahun 2017 sudah jelas diatur namun kabupaten kebumen penggunaan dana BOS malah menggunakan juknis Bupati/ Perbup bukan menggunakan juknis dari pusat, misal untuk pembayaran gaji, tenaga honorer, tenaga perpustakaan, satpam, dll. Di sekolah dasar tidak ada tenaga administrasi, tugas bendahara pun menjadi tugas guru. Sering ditanyakan pula oleh BPK tentang aset yang itu seharusnya diurusi oleh bendahara sehingga karena GTT yang dijadikan bendahara maka menjadi beban tambahan. Terkait dengan bantuan rehab sekolah sebaiknya dilakukan survey terlebih dahulu sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran, sebaiknya tidak hanya berupa bantuan infrastruktur saja namun juga bantuan alat peraga, dll”. ungkap Tukijan

Bagus Setiyawan menyampaikan bahwa seleksi K2 sudah tidak ada lagi setelah tahun 2013, kuota pengangkatan saat itu sebanyak 200 orang namun karena jumlah pendaftar K2 melebihi batas yang ditentukan sehingga sisanya 400 orang tidak bisa mengikuti K2 lagi.

Ketua Komisi A Supriyati, SE menegaskan bahwa keberadaan GTT/PTT masih sangat dibutuhkan pemerintah daerah namun kompensasi yang diberikan pemerintah kabupaten kepada GTT/PTT belum sebanding.

“Komisi A memohon penjelasan kepada Bagian Hukum dan BKPPD untuk mensikapi penggunaan SK Bupati sebagai syarat untuk memperoleh sertifikasi”. tegas Supriyati

“Pada intinya ada beberapa kabupaten/ kota yang sudah menerbitkan SK tentang gaji GTT sesuai dengan UMK serta himbauan agar penerimaan sertifikasi mengalokasikan sekian persen untuk GTT yakni Semarang, Kudus, Demak dan Temanggung.” imbuh Tukijan

Aksin politisi FP Demokrat mendukung peningkatan kesejahteraan guru di kabupaten kebumen, beliau juga menanyakan kepada pihak eksekutif sebenarnya masih membutuhkan GTT/ PTT atau tidak? yang bersertifikasi atau tidak ? dan sarannya dalam konteks ini PGRI harus memberikan pengawasan karena guru sertifikasi selalu mengandalkan GTT dan menjadikan GTT sebagai ujung tombak.
“Sering kami memperingatkan kepada Dinas Pendidikan untuk tidak menjadikan GTT sebagai ujung tombak, ujung tombok dan ujung pikir”. tandas Aksin

Pihak eksekutif BPPKD Kebumen menjelaskan, terkait PP nomor 48 tahun 2005 tentang penyelesaian tenaga honorer. Kekurangan pegawai dan guru masih menjadi permasalahan yang belum bisa terselesaikan, setiap tahun pemerintah daerah selalu mengusulkan formasi CPNS sejak tahun 2014 butuh sebanyak 3018 guru namun usulan hingga kini belum bisa diterima karena kabupaten kebumen termasuk dalam 58 wilayah kabupaten/kota yang belanja pegawainya lebih dari 60% sehingga pemerintah pusat belum bisa menyetujui usulan dari pemerintah daerah. Audiensi yang dilakukakn pada tanggal 6 november 2017 memperoleh hasil kesepakatan dengan Bupati bahwa mengacu pada PP Nomor 48 dan PP Nomor 74 tahun 2008, Bupati menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan untuk membuat surat resmi ke Kementerin Pendidikan dan Kebudayaan RI terkirim pada tanggal 26 November 2017.

“Pada PP Nomor 74 Tahun 2008 terdapat penjelasan bahwa Pemerintah Kabupaten tidak bisa mengangkat tenaga honorer GTT, Komisi A juga sudah melakukan konsultasi dan memperjuangkan nasib GTT/PTT hingga ke Kementerian PAN & RB”. imbuh Amin Kabag Hukum Setda Kebumen.
Tukijan menyampaikan apresiasi kepada Komisi A yang telah mendukung kesejahteraan untuk GTT PTT.
“Kami berharap kepada eksekutif untuk action dan mencermati dan mengkaji kembali PP nomor 48 pasal 8, yang kami butuhkan adalah kepastian GTT mendapat SK”. pungkas Tukijan

DPRD KEBUMEN