Laporan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Kebumen terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2018

Nov 29 2017
(0) Comments

DPRD Kabupaten Kebumen sedang melaksanakan pembahasan terkait dengan RAPBD Tahun Anggaran 2018. Oleh karena itu selama satu minggu ini DPRD Kabupaten Kebumen melakukan marathon kegiatan Rapat Paripurna. Rabu (29/11) Rapat Paripurna beragendakan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi DPRD terhadap Rancangan APBD Kebumen Tahun Anggaran 2018. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bagus Setiyawan dan hadir mewakili Bupati Plt. Sekda Drs Mahmud Fauzi MSi.

Kesempatan pertama diberikan kepada Komisi A untuk membacakan laporannya. Melalui juru bicaranya, Fitria Handini menyampaikan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 agar tetap mempertimbangkan besaran alokasi anggaran pada belanja langsung dan tidak langsung. Khususnya terhadap belanja publik agar dapat ditingkatkan secara proporsional sehingga dapat memperkuat perekonomian daerah dan pengurangan kemiskinan yang telah ditetapkan pada RPJMD.

Terkait dengan Dinas Pendidikan, mendasari hasil audiensi Forum Komunikasi GTT/PTT (FK GTT/PTT) dan PGRI Kabupaten Kebumen dengan Komisi A pada hari Senin, (27/11) dimana forum tersebut meminta Pemerintah Daerah menerbitkan SK Bupati tentang Penetapan GTT/PTT. Komisi A mendukung aspirasi dari FK-GTT/PTT karena keberadaan GTT/PTT sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar di Kabupaten Kebumen.

 Komisi A minta kepada eksekutif untuk mencari solusi cerdas agar permasalahan tidak terlunta-lunta dan segera terselesaikan, sehingga hak-hak GTT/PTT dapat terpenuhi,”ungkapnya.

 Kesempatan kedua diberikan kepada Komisi B, kali ini Rifai Juniantoro yang menyampaikan laporannya.

 “Komisi B bekerjakeras secara serius untuk melakukan pembahasan dan menyerap aspirasi masyarakat walaupun waktu yang diberikan sangatterbatasselamasatuharipada 28 November 2017,” terangnya.

Menurutnya, keterbatasan waktu pembahasan yang diberikan kepada komisi B menjadi salah satu kendala dalam kedalaman pembahasan, sehingga pencermatan secara detail yang dilakukan ditingkat komisi kurang maksimal. Komisi B meminta kepada eksekutif untuk mematuhi prinsip penyusunan anggaran yaitu tepat waktu dan sesuai kalender penyusunan APBD.

Agar pembahasan rapat kerja lebih cermat, komisi B mengundang mitra kerja Komisi dan masyarakat untuk mendengarkan dan menggali data, informasi dan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan penyusunan anggaran. Komisi B juga mengajak kepada rekan-rekan legislatif agar senantiasa komitmen dan konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD.

Selanjutnya, Sarwono yang bertindak sebagai juru bicara Komisi C menyampaikan laporannya. Berkaitan dengan postur APBD Tahun anggaran 2018 Komisi C melihat ada penurunan disbanding tahun anggaran 2017, sekitar 100M tetapi akan lebih besar penurunannya bila dibandingkan dengan Anggaran tahun 2016. Hal ini tentu bukan hanya setara dengan penurunan angka rupiah yang tercantum saja tetapi padaha kekatnya penurunan justru lebih besardari itu.

“Bila kita akan menyandingkan dengan kenaikan inflasi yang terjadi, kalau kenaikan inflasi dipatok pada angka 5% saja, artinya penurunan angka itu sebenarnya pada kisaran 250M,” jelasnya.

Disisi lain bahwa prinsip dan fungsi APBD yang berkeadilan dan fungsi stabilisasi ekonomi daerah semestinya menjadi bagian yang harus dihitung utamanya pada saat penilaian kinerja dilakukan. Artinya APBD seharusnya bias mendorong tumbuh kembangny aperekonomian di Kabupaten Kebumen.

Terhadap pendapatan yang bersumber pada restribusi dan pajak galian golongan C. Komisi C meminta agar potensi yang besar bias diperoleh.  Pada tahun 2015 sampai dengan saat ini di Kabupaten Kebumen terdapat proyek pekerjaan pembangunan Jalur Lingkar Selatan Selatan (JLSS) yang menggunakan bahan bangunan local seperti urugan koari dan batu alam yang volumenya mencapai ratusan ribu meter kubik, belum lagi dari pekerjaan proyek double track yang dilakukan pada tahun 2016.

Komisi C meminta untuk menjadi perhatian dari OPD pemangku karena dampak kerusakan dari dua mega proyek fisik ini. Komisi C berpendapat amatlah tidak berimbang antara pendapatan dan kerusakan jalan serta alam yang ada.

“Jangan sampai terjadi kondisi pemerintah Kabupaten Kebumen tidak mendapatkan keuntungan tetap ijustru mendapatkan kerugian yang ditinggalkanya itu kerusakan alam dan rusak nya jalan, yang akhirnya kita harus mengeluarkan anggaran dari APBD dalam rangka perbaikan jalan dan recovery terhadap alam yang rusak,” jelasnya.

Kesempatan terakhir diberikan kepada Komisi D untuk menyampaikan laporannya. Mencermati pembangunan tahun 2017 terdapat kegiatan infrastruktur yang tidak terealisasi 20%. Pada saat kunjungan lapangan Komisi D, di beberapa titik yang tidak memenuhi spesifikasi yaitu betonisasi di Jalan Demangsari Ayah, Candirenggo Ayah, Peninggian di Jalan Kuwaru Puring, Di Desa Bagung Prembun, Talud di Tambaksari Kuwarasan.

Terkait perindustrian dan perdaganganKomisi D sangat menyesalkan terhadap Pembangunan Pasar Ungaran dan Pasar Puring yang menurut pencermatan di lapangan dan melihat kondisi langsung di dua pasar tersebut masih ditemukan bagian-bagian bangunan yang tidak memenuhi spesifikasi antara lain talang, pralon, campuran adukan semen dan pasir dan lainnya.

”Melihat kondisi waktu yang hampir tutup tahun anggaran dimana perjanjian kontrak tersebut akan berakhir 1 Desember 2017, Komisi D minta agar dinas dapat menindaklanjuti agar pihak ketiga tersebut mendapat sanksi sesuai dengan peraturan yang ada,” ungkap juru bicara Komisi D Herni Ning Susanti.

Komisi D meminta agar kejadian di Tahun 2017 yaitu Pasar Ungaran dan Puring tidak terulang lagi. Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah akan merehab dan membangun sejumlah 6 pasar di wilayah kabupaten kebumen yaitu Pasar Wonokriyo, Pasar Jogosimo, Pasar Ungaran Tahap II, Pasar Hewan Argopeni, Pasar Puring Tahap II dan Pasar Kritig sejumlah Rp. 21.020.928.000,00.

Rapat berakhir sekitar pukul 12.30 WIB.

DPRD KEBUMEN