Pansus III Gelar Public Hearing

Dec 04 2017
(0) Comments

Pemerintah Kabupaten Kebumen baru-baru ini mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Raperda ini dibahas oleh Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen. Terkait Penataan PKL, pada draft Raperda yang diajukan Pemkab, termaktub pasal tentang kewajiban PKL memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) yang mana pelanggaran atas pasal ini bisa dikenai sanksi denda hingga Rp 10 juta. Adanya denda ini cukup membuat perwakilan PKL yang diundang ke Rapat Dengar Pendapat (Public Hearing) Pansus III Senin (4/12) khawatir. Pasalnya Perda ini diberlakukan untuk seluruh PKL di wilayah Kabupaten Kebumen, termasuk para pedagang makanan kecil dan jajanan di pelosok desa.

Ketua Pansus III Yuniarti Widayaningsih SE atau akrab disapa Sherly menjelaskan, terkait TDU sampai saat ini masih menjadi polemik antara Pansus, Eksekutif, dan PKL. Hal itu disebabkan belum ada ketentuan detail terkait ruang lingkup batasan antara perkotaan dan pedesaan. Sehingga, lokasi yang diperuntukkan PKL yang wajib ber-TDU masih belum jelas.

“Permasalahan TDU akan dibahas lebih lanjut pada finalisasi antara Pansus, tim Raperda eksekutif, dan dinas. TDU ini semacam nomer register, sebagai database PKL dan mempermudah mereka mengakses fasilitas dari Pemkab seperti bantuan permodalan modal usaha,” jelasnya.

Pemkab Kebumen tampaknya benar-benar serius dalam menangani permasalahan pedagang kaki lima (PKL). Selain penataan, Pemkab juga bakal memberikan ruang untuk pemberdayaan PKL. Sebelum mengarah terhadap pemberdayaan, Pemkab bakal menerapkan tanda daftar usaha (TDU) bagi setiap PKL.

Public Hearing yang dilakukan Pansus III DPRD Kebumen tentang Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Senin (4/12) dipimpin Ketua Pansus III Yuniarti Widayaningsih SE didampingi Wakil Ketua Qoriah Dwi Puspa SS dan Sekretaris Pansus Hj Ermi Kristanti SP MM. Hadir OPD terkait diantaranya Satpol PP, Bappenda, Disperindag, Disnaker Kop UMKM, Perkim LH, Dinas PUPR, Bagian Hukum Setda, LSM, dan sejumlah Paguyuban PKL.

Fuad Khabib dari Forum Masyarakat Sipil (Formasi) mengungkapkan, pada Raperda dimaksud masih banyak yang perlu diperjelas agar memberikan tafsir yang tidak keliru. Untuk program pemberdayaan yang termaktub dalam draft agar diperjelas kembali karena penjelasannya masih belum spesifik.

“Hendaknya beberapa regulasi Raperda yang berkaitan, seperti RTRW yang sedang direvisi, agar disinkronkan sehingga tidak saling tumpang tindih,” ungkapnya.

DPRD KEBUMEN