Tok! 2 Raperda Disetujui Ditetapkan

Jan 01 1970
(0) Comments

Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar disepakati seluruh Fraksi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Perda ini sempat membuat para pedagang pasar kelas A was-was karena pada Pasal 11 Bab VIII tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi mengatur besaran tarif retribusi yang jauh lebih tinggi dari Perda Nomor 29 tahun 2011 yang saat ini berlaku. Besaran tarif baru yang diatur Perda “lama” ini diantaranya, untuk Kios di Pasar Rakyat Kelas A sebesar 1500,-/m2/bulan. Sementara pada Perda “baru” diatur sebesar Rp 600,-/m2/hari atau jika dikalkulasi per bulan menjadi sekira Rp 18000/m2.

Fraksi-Fraksi di DPRD berharap dengan kenaikan tarif retribusi ini akan meningkat pula pelayanan yang lebih baik kepada pelaku pasar.

“Peningkatan penerimaan retribusi pelayanan pasar harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivitas pemungutan,” harap Fraksi PDI Perjuangan yang Pendapat Fraksinya dibacakan juru bicara M Taufik.

Senada, Fraksi Partai Golkar berharap dengan diberlakukannya Perda Retribusi Pelayanan Pasar, Pemkab Kebumen melalui OPD terkait agar menerapkan retribusi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3).

“Selain mempermudah pedagang dalam melakukan pembayaran retribusi, penerapan retribusi elektronik dapat mengurangi tingkat kebocoran retribusi sehingga PAD dapat meningkat dan secara sistem dapat dipertanggungjawabkan,” Kata juru bicara Fraksi Partai Golkar Restu Gunawan.

Raperda lain yang mendapat persetujuan untuk ditetapkan menjadi perda adalah Raperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Kedua Raperda tentang yaitu Pengelolaan Pasar Rakyat dan Retribusi Pelayanan Pasar akan disampaikan ke Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi dan mendapatkan nomor register. Selain itu, Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar juga bakal disampaikan ke Kementrian Keuangan untuk memperoleh evaluasi. Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Jalannya Sidang
Rapat Paripurna Rabu (17/1) dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Bagus Setiyawan didampingi Wakil Ketua DPRD Miftahul Ulum. Hadir mewakili bupati, wakil bupati KH Yazid mahfudz. Anggota DPRD yang hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 36 anggota.

Penyampaian Pendapat Fraksi dimulai dari Fraksi Partai Gerindra oleh Ma’rifun SHI, dilanjutkan secara berturut-turut Fraksi Partai Golkar oleh Restu Gunawan, Fraksi Partai Nasdem oleh Musito AMdKep, Fraksi PAN oleh H fajar Fihelmina SE, Fraksi Keadilan Nurani (FKN) oleh Herni Ning Susanti STP, Fraksi PKB oleh H Nur Hariyadi SE, Fraksi Partai Demokrat oleh H Rifai Yuniantoro, dan fraksi ke-8 Fraksi PDI Perjuangan oleh M Taufik.

Seluruh Fraksi-Fraksi DPRD menyatakan dapat menerima dan menyetujui 2 Raperda dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Selanjutnya dibacakan Rancangan Keputusan (Rantus) DPRD oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Ir Hj Siti Kharisah MM. Usai Rantus disetujui dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan oleh pimpinan DPRD dalam hal ini Bagus Setiyawan mewakili Ketua DPRD H Cipto Waluyo SKepNs dan diserahkan kepada Bupati melalui Wakil Bupati dihadapan peserta Rapat Paripurna.

Acara diakhiri dengan penyampaian pendapat akhir Bupati yang dibacakan oleh Wakil Bupati.

DPRD KEBUMEN