Bertahap, OPD di Kebumen Gunakan Transaksi Non Tunai

Apr 18 2018
(0) Comments

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Kabupaten Kebumen sejak 1 Januari 2018  mengimplementasikan transaksi non tunai di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam surat Edaran Bupati Kebumen No 900/2367 tentang pemberitahuan transaksi non tunai disebutkan, pelaksanaan transaksi non tunai akan ditingkatkan secara bertahap dan dimulai tahun 2018. Surat edaran ini kemudian ditindak lanjuti dengan penyusunan Peraturan Bupati nomor 70 tahun 2017 yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2018.

Disampaikan dalam kegiatan Sosialisai Pembayaran Non Tunai dan Pengadaan Barang Jasa yang diselenggarakan di Ruang Rapat Pimpinan Sekertariat DPRD Kabupaten Kebumen dan diikuti oleh Seluruh karyawan karyawati Sekertariat DPRD Kabupaten Kebumen, dengan narasumber Kasubid Belanja Langsung BPKAD Kusumoningtyas Retno Widayanti menyatakan bahwa hingga Maret 2018 secara teknis implementasi transaksi non tunai masih menggunakan surat kuasa pemindah bukuan. Hal ini karena beberapa perangkat pendukung yang belum siap 100 persen.

“Perangkat Cash Management System (CMS) sebagai alat transfer pembayaran yang masih dalam tahap pengembangan, password akun untuk masing-masing user OPD belum semuanya dibagikan,” Katanya usai menjadi narasumber Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai di Sekretariat DPRD, Rabu (18/4/2018).

Widayanti melanjutkan, OPD di lingkungan Pemkab Kebumen yang telah mengimplementasikan transaksi non tunai diantaranya BPKAD, Bagian Umum Setda, Dinas Perindag, Bapenda, Puskesmas Sadang, Puskesmas Kebumen I, dan Kecamatan Karanggayam. Adapun OPD lain terus digenjot karena sesuai SE Mendagri tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah, pemerintah daerah harus sudah memulai transaksi non tunai paling lambat 1 Januari 2018. BPKAD bahkan membuka desk khusus pelatihan operasional CMS bagi OPD.

“Keuntungan menggunakan metode non tunai, selain transparansi, adalah hemat waktu. Setiap transaksi akan tercatat secara rinci per transaksi per orang,” pungkas Widayanti.(PA)

DPRD KEBUMEN