Kasus Terkait Perdagangan Orang

Catur Wulan I 2017 ada 22 Kasus Terkait Perdagangan Orang

Jan 01 1970
(0) Comments
  • Facebook
  • Twitter

Catur Wulan I 2017 ada 22 Kasus Terkait Perdagangan Orang

Dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dispermades P3A) Kabupaten Kebumen menangani sebanyak 22 kasus yang terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pansus I pembahas Raperda TPPO, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Marlina Indrianingrum mengungkapkan dari semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani pihaknya didominasi Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kemudian mendapat kekerasan psikis pemisahan dengan anaknya. Namun demikian, ia pun tidak menampik bahwa dimungkinkan jumlah kasus kekerasan lebih banyak dari data dinasnya karena ada yang tidak melaporkan kasus tersebut.

Rapat Dengar Pendapat dipimpin Ketua Pansus Jenu Arifiadi. Dalam penjelasannya Marlina mengungkapkan sisi negatif media sosial terhadap TPPO. Menurutnya banyak kasus diawali dari media sosial. Selain dengan modus menawari pekerjaan lalu korban diajak bertemu di suatu tempat, yang sering terjadi juga adalah tindakan asusila yang berdampak buruk bagi kesehatan, seperti terjangkitnya virus HIV/ AIDS.

Menanggapi hal ini, Ketua Pansus Jenu Arifiadi menegaskan perlunya sosialisasi masif terhadap masyarakat terkait bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Pembinaan terus menerus juga penting dilakukan. Dimulai dari forum ini, akan kami tampung masukan dan saran untuk menjadi bahan pertimbangan selama proses penyusunan Raperda ini” ujar Jenu Arifiadi.

Untuk diketahui, Raperda tentang Penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang mencakup pasal pencegahan preemtif dan preventif, penanganan korban dan/atau saksi dengan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, hingga regulasi tentang peran serta masyarakat.

Pencegahan preemtif merupakan tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat jangka panjang dalam upaya pencegahan perdagangan orang. Sedangkan Pencegahan Preventif merupakan upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang yang berupa pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan Korporasi yang berada di wilayah Kabupaten Kebumen. Membangun jejaring dengan berbagai pihak terkait (LSM, penegak hukum) dan membuka akses pengaduan terhadap adanya tindak pidana perdagangan orang.

Raperda ini sendiri tidak memuat ketentuan pidana. Plh Sekda Drs H Mahmud Fauzi MSi pada rapat paripurna Februari lalu mengungkapkan, Raperda ini hanya mengatur kebijakan mengenai program dan kegiatan untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Sedangkan ketentuan pidana bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

Related Posts
DPRD KEBUMEN