pasal tentang karoake

Sempat Menuai Polemik, Pasal tentang Karaoke Dipertahankan

Jan 01 1970
(0) Comments
  • Facebook
  • Twitter

Pasal tentang jenis usaha karaoke pada Raperda Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dipertahankan oleh Pansus II pembahas Raperda ini. Jenis usaha karaoke termaktub dalam BAB VII Pasal 17 ayat (1) tentang Bidang Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi poin f.

“…setelah melalui pembahasan dan diskusi dengan berbagai pihak maka Pansus II melaporkan hasil pembahasan draft Raperda yang kami peroleh dari Badan Pembentukan Perda.” buka Budi Puspitawati, Juru Bicara Pansus II.

Panitia Khusus II DPRD kabupaten Kebumen, Puspita melanjutkan, Pansus II menyepakati dan menerima pasal-pasal pada draft Raperda hasil finalisasi bersama tim raperda eksekutif.

“Adapun Draft Raperda dimaksud terlampir,” kata Puspita.

Dalam lampiran Laporan Hasil Pembahasan Pansus II yang dibacakan dihadapan forum Rapat Paripurna DPRD Selasa (25/4) pagi, draft raperda yang disertakan yakni draft yang mencantumkan pasal tentang karaoke. Sebelumnya, karena dianggap sebagai salah satu biang maksiat, sejumlah elemen masyarakat menolak keberadaaan penyedia jasa karaoke di Kabupaten Kebumen. DPRD Kebumen yang sedang membahas raperda tentang penyelenggaraan kepariwisataan diminta agar tidak meloloskan pasal yang memasukan karaoke sebagai salah satu destinasi wisata.

“Hal-hal yang belum diatur di Raperda ini, Pansus II minta agar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.” pintanya.

Dipimpin Ketua DPRD H Cipto Waluyo SKep Ns, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Selasa (25/4) pagi digelar dengan 2 agenda. Agenda pertama yakni Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pansus I dan II Pembahas Raperda Kabupaten Kebumen tentang (1) Sumber Pendapatan Desa, dan (2) Penyelenggaraan Kepariwisataan. Adapun agenda kedua Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pansus I, Pansus II, dan Pansus III pembahas 5 (lima) Raperda Kabupaten Kebumen tentang (1) Pencegahan dan Penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, (2) Kawasan Tanpa Rokok, (3) Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (4) Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan (5) Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan.

Hadir para Wakil Ketua DPRD H Agung Prabowo, Bagus Setiyawan, dan Miftahul Ulum, Wakil Bupati KH Yazid Mahfudz, dan perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Related Posts
DPRD KEBUMEN