tarif pologoro kebumen

Pansus I Seragamkan Besaran “Tarif” Pologoro

Jan 01 1970
(0) Comments
  • Facebook
  • Twitter

Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Kebumen pembahas Raperda tentang Sumber Pendapatan Desa, Selasa (25/4) melaporkan hasil pembahasannya terkait Raperda tentang Sumber Pendapatan Desa. Sebelumnya, Raperda ini “terlambat” difinalisasi karena terganjal pasal tentang pologoro. Pologoro sendiri merupakan salah satu jenis pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat atas penunjukan batas dan persaksian adat atas tanah. Dalam Raperda ini, ketentuan tentang Pologoro terdapat pada Bab III tentang Pungutan Desa pasal 15.

Pada saat proses pembahasan, muncul polemik tentang pologoro ini. Selain dianggap sebagai pungutan liar, aturan yang mengatur tentang Pologoro yakni Perda provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Pungutan Desa juga sudah dicabut.

“Pada prinsipnya Pansus I mencoba mempertahankan dan mencari payung hukum yang kuat untuk menjadikan pologoro sebagai salah satu pungutan yang dilegalkan.” kata juru bicara Pansus I  Qoriah Dwi Puspa SS.

Pansus I, lanjut Puspa, telah melakukan konsultasi ke berbagai pihak. Antara lain Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah untuk mendapat kepastian hukum dalam bentuk Surat Edaran atau peraturan lainnya dari Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar hukum untuk menerbitkan Perda tentang Sumber Pendapatan Desa khususnya pungutan Pologoro.

“Namun sampai saat ini di tingkat Provinsi Jawa Tengah belum ada kepastian hukum terkait hal tersebut.” ungkap Puspa.

Pansus I mendorong jenis pungutan desa Pologoro merupakan hak asal usul. Melalui Perda ini, besaran Pologoro akan “diseragamkan” paling tinggi sebesar 2 % (dua perseratus) dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan paling sedikit sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Sebelum mengakhiri penyampaian laporannya, Pansus I menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mensosialisasikan secara masif terkait aturan “baru” ini.

“Pemkab harus menjelaskan secara detail dan komprehensif supaya Pemdes bisa memahami secara utuh dan mampu mengimplementasikan secara tepat dan benar tanpa melanggar aturan yang ditetapkan.” Pungkas Puspa.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Selasa (25/4) pagi dipimpin Ketua DPRD H Cipto Waluyo SKep Ns, didampingi para Wakil Ketua H Agung Prabowo, Bagus Setiyawan, dan Miftahul Ulum. Hadir mewakili Bupati Wakil Bupati KH Yazid Mahfudz, dan perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Related Posts
DPRD KEBUMEN