Merokok Kena Denda 500 Ribu

Merokok di Wilayah KTR Bisa Kena Denda 500 Ribu

Jan 01 1970
(0) Comments
  • Facebook
  • Twitter

Merokok Kena Denda 500 Ribu

Kawasan Tanpa Rokok atau yang biasa disingkat KTR merupakan amanah dari Undang- Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 pasal 115, serta peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Bahkan dalam jangka waktu dekat, yaitu tahun 2014, ditargetkan semua provinsi di Indonesia memiliki aturan hukum perihal KTR tersebut.

Setiap pemerintah daerah wajib menyediakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), termasuk Kabupaten Kebumen. Terkait hal itu, Pemkab Kebumen pada 27 Januari 2017 lalu mengajukan Raperda tentang KTR untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) oleh DPRD.

Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh DPRD untuk membahas Raperda ini telah selesai melakukan kajian dan pembahasan. Pada selasa (25/4) melalui Rapat Paripurna DPRD, Pansus melaporkan hasil pembahasannya melalui juru bicara sekaligus sekretaris Pansus Akhmad Marsudiyanto SE.

“Perlu kami laporkan bahwa esensi dari raperda KTR adalah komitmen bersama dalam menegakkan Perda.” kata Akhmad Marsudiyanto membacakan laporan Pansus.

Dalam laporannya, Pansus kembali menegaskan bahwa Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak melarang masyarakat untuk merokok. Tetapi mengatur agar perokok tidak merokok di trmpat yang sudah ditetapkan. Pansus juga meminta, setelah ditetapkannya Raperda ini menjadi Perda, Pemkab agar melaksanakan ketentuan secara aplikatif.

“Terhadap rencana tindak lanjut hasil raperda, Pansus minta eksekutif untuk segera mengaplikasikan program dan kegiatannya secara aplikatif sehingga tidak retoris dan pencitraan.” Pinta Marsudiyanto.

Raperda tentang KTR sendiri, selain berisi ketentuan lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok juga mengatur tentang Satgas Penegak KTR. Sanksi Administratif pada Bab IX, Ketentuan Penyidikan pada Bab X, dan Ketentuan Pidana pada Bab XI. Adapun sanksi bagi individu yang merokok di wilayah KTR, seperti diatur pada pasal 21 Ketentuan Pidana, dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000,-. Sedangkan jika menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di wilayah KTR dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,-

Related Posts
DPRD KEBUMEN