Tentang Raperda Kepariwisataan, Ini Pendapat Fraksi-Fraksi

Jan 01 1970
(0) Comments
  • Facebook
  • Twitter

raperda kepariwisataan

Delapan Fraksi di DPRD Kabupaten Kebumen secara bulat menyatakan dapat menerima dan menyetujui 6 Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda. Ke enam Raperda dimaksud yakni (1) Raperda tentang Sumber Dana Desa, (2) Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, (3) Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, (4) Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (5) Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan  (6) Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan.

Sementara Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan diterima dengan catatan. Dua Fraksi bahkan dengan tegas menolak karaoke dimasukkan dalam raperda tersebut. Sedang bupati Kebumen HM Yahya Fuad dalam kata akhir yang disampaikan pada acara yang sama menyatakan belum bisa menerima raperda tentang Kepariwisataan yang diinisiasi oleh eksekutif tersebut.

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kebumen Kamis (4/5) siang digelar dengan agenda Penyampaian Pendapat Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 7 Raperda Kabupaten Kebumen. Rapat dipimpin Ketua DPRD H Cipto Waluyo SKepNs didampingi Wakil Ketua H Agung Prabowo. Hadiri secara pribadi Bupati H Mohammad Yahya Fuad SE.

Jalannya Sidang

Penyampaian Pendapat Fraksi diawali oleh Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Danang Adi Nugroho SE. Terhadap laporan Pansus II pembahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, PDI Perjuangan menyetujui untuk disahkan menjadi Perda dengan catatan Pasal 17 ayat 5 dan 6 untuk ditiadakan /dihilangkan. Fraksi PDI Perjuangan sepakat dengan  saran dan masukan dari PCNU dan PD Muhammadiyah Kabupaten Kebumen.

“tentang penyimpangan norma susila dan norma sosial dalam bisnis pariwisata yang berwujud tempat usaha karaoke harus diperbaiki dan dihindari dari hal-hal yang menyimpang norma-norma tersebut diatas.” kata Danang.

Wijil Tri Atmojo, juru bicara Fraksi Partai Gerindra, meminta Bab VII pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) dihapus karena tidak pararel dengan jenis destinasi wisata lainnya.

“…sebab pasal 17 ayat (5) serta ayat (6) inkonsisten.” ungkap Wijil.

Penyampaian selanjutnya dari Fraksi Partai Nasdem. Pada prinsipnya Fraksi Partai NasDem menyetujui terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan karena pada dasarnya standarisasi tentang usaha karaoke tertuang dalam Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 16/2014.

“Namun, Fraksi Partai NasDem mencermati bahwa pada Pasal 17 ayat (5) agar dihapus karena isinya terlalu teknis dalam pengaturannya.” jelas Sarwono, juru bicara Fraksi Partai Nasdem.

Inkonsistensi pada Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan juga diungkapkan Fraksi PAN. Melalui juru bicara Supriyati SE, F-PAN mencermati, dalam pasal 17 ayat (1) tentang bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi menyebutkan 7 butir bidang usaha akan tetapi dalam ayat (5) dan ayat (6) hanya mengatur secara teknis pada satu bidang usaha saja.

“Untuk itu F-PAN meminta pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) tidak dicantumkan dan perlu dilakukan kajian secara komprehensif oleh pihak eksekutif. Selanjutnya hal-hal yang bersifat teknis diatur dalam Peraturan Bupati.” pinta Supriyati.

Fraksi Keadilan Nurani menyampaikan pendapat melalui juru bicara Nur Hidayati SH. Hasil pencermatan FKN, ada hal yang krusial yaitu tentang salah satu bidang usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi terutama usaha karaoke yang tertuang dalam Bab VII pasal 17 ayat (1).

“Terkait dengan karaoke, Fraksi Keadilan Nurani berpendapat dengan tegas menolak adanya karaoke dimasukkan dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan,” tegas Nur Hidayati.

FKN memberikan setidaknya 5 alasan atas hal diatas, diantaranya aspirasi masyarakat yang menyatakan bahwa karaoke banyak mudhorotnya dibanding manfaatnya. Sebagai Kabupaten yang berslogan Beriman, lanjut Nur Hidayati, seyogyanya pendekatan yang dilakukan Pemerintah Daerah menggunakan Pendekatan agama, ketimbang pendekatan peningkatan PAD.

Restu Gunawan selaku juru bicara Fraksi Partai Golkar memandang banyaknya potensi wisata di Kabupaten Kebumen memerlukan payung hukum. Sehingga wisatawan yang datang akan semakin meningkat, membuka peluang tenaga kerja, serta mendukung tumbuhnya iklim investasi di bidang pariwisata. Terhadap pasal yang mengatur tentang karaoke, Fraksi Partai Golkar meminta agar tidak diatur di perda seperti yang termuat pada pasal 17 ayat (5) dan ayat (6).

“Kami mengucapkan terimakasih dan sangat memahami terhadap saran dan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Untuk itu fraksi Partai Golkar meminta kepada eksekutif untuk melakukan pembinaan, penertiban, dan pengawasan yang intensif. Baik terhadap perizinannyanya dan pelaksanaan di tempat karaoke tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.”

Fraksi Partai Demokrat, melalui juru bicara Rifai Yuniantoro, berpendapat bahwa agar usaha karaoke tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat maka mekanisme perijinan dan penyelenggaraannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

“FPD juga minta kepada OPD dalam hal ini Satpol PP selaku penegak Perda agar lebih intesif dalam melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan untuk menekan hal-hal negatif yang tidak sesuai dengan etika dan norma hukum serta agama.” beber Yuniantoro.

Hasil pencermatan, kajian, dan diskusi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap naskah akademik, draft, dan muatan raperda disampaikan melalui pendapat Fraksi yang dibacakan juru bicara H Chumndari.

“Berdasarkan hasil kajian diatas, maka F-PKB dengan ini menyatakan menolak raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang masih mengakomodir pasal tentang bidang usaha karaoke untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.”

Chumndari menyertakan 6 poin hasil kajian fraksinya. Diantaranya adanya data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen bahwa pemasukan ke kas Daerah dari usaha karaoke hanya Rp 90 juta per tahun. Oleh karena itu, lanjut Chumndari, FPKB memandang bahwa pendapatan yang dihasilkan tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan.

Hujan interupsi sempat mewarnai Rapat Paripurna yang dimulai sekitar pukul 13.30 itu. Diawali Marifun Arif dari Gerindra, dilanjutkan Budi Hianto Susanto dan Probo Indartono dari PDI Perjuangan. Mereka meminta pimpinan rapat untuk menyimpulkan pandangan dari masing-masing fraksi. Mengingat, meski seluruh fraksi menyepakati ke-7 raperda untuk dapat ditetapkan menjadi perda, namun adanya raperda tentang Kepariwisataan menuai banyak catatan, bahkan terdapat dua fraksi yang menolak adanya karaoke yang terdapat dalam raperda tersebut.

Urung Ditandatangani

“Kami tawarkan, apakah yang terkait karaoke disepakati untuk dihapus,” kata ketua DPRD Kabupaten Kebumen Cipto Waluyo yang disahut oleh seluruh wakil rakyat dengan menyatakan setuju.

Acara dilanjut dengan penandatanganan persetujuan pembahasan raperda untuk dijadikan perda. Namun, saat Bupati Yahya Fuad hendak menandatangani keputusan tersebut, Kabag Hukum Setda Kebumen Amin Rahmanurrasjid tiba-tiba melakukan interupsi. Ia menanyakan terkait rincian persetujuan DPRD atas raperda tersebut.

“Apakah seluruhnya atau hanya sebagian saja,” katanya. Atas interupsi itu, Bupati Yahya Fuad urung menandatanganinya.

“Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, dimana hasilnya adalah jenis usaha karaoke banyak mendapat penolakan karena banyak menimbulkan dampak negatif, maka dengan ini kami kami belum dapat menyetujui raperda (tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan .red) tersebut.” tegas Bupati Yahya Fuad dalam pendapat dan kata akhir yang disampaikan di depan forum Rapat Paripurna.

Related Posts
DPRD KEBUMEN