Struktur Organisasi Pemkab Kebumen Akan Berubah, Begini Usulan Pansus DPRD

0
415
Pimpinan dan Anggota Pansus SOTK memberikan keterangan Pers

Panitia Khusus (Pansus) pembahas Raperda tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Kebumen mengungkap alasan rinci meminta perpanjangan masa pembahasan. Disampaikan Ketua Pansus Raperda SOTK Bagus Setiyawan, terdapat sejumlah faktor yang menjadi pemicu Pansus belum menyelesaikan pembahasan. Salah satunya berkaitan nasib Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang terjadi perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif.

“Masih terdapat perdebatan yang belum menemui titik temu antara eksekutif dan legislatif. Pertama berkaitan dengan DPUPR dimana eksekutif mengusulkan menjadi dinas tipe B sedangkan Pansus sepakat menaikkan level ke tipe A. Kemudian, atas usulan eksekutif berkenaan penggabungan antara Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kami masih perlu melakukan kajian lagi,” terang Bagus dalam Jumpa pers di ruang rapat pimpinan gedung DPRD Kebumen, Selasa (25/5/2021).

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Pansus Tatag Sajoko menyampaikan, nantinya dengan peningkatan status tersebut diharapkan ada akselerasi atau percepatan pencapaian kinerja, khususnya pada dinas yang membidangi PU-PR.

“Dinas PU-PR saat ini masih tipe B, kita tidak akan melakukan percepatan secara maksimal. Dinas PU-PR mengemban banyak program unggulan infrastruktur Bupati saat ini, agar pada saatnya nanti ada percepatan karena kedepan idealnya harus ada penambahan bidang,” jelas Tatag.

Dalam jumpa pers terungkap pula, dalam Raperda SOTK, tidak ada perubahan signifikan dari segi jumlah dinas maupun badan. Namun ada peleburan fungsi bidang, misalnya pada Disperkim LH ke sejumlah dinas lain. Diantaranya fungsi perumahan dan permukiman yang akan dimasukkan ke Dinas Perhubungan.

Anggota Pansus Wahid Mulyadi merinci, fungsi lingkungan hidup yang saat ini dinaungi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup akan masuk ke Dinas Perikanan dan Kelautan. Selanjutnya, urusan Keluarga Berencana (KB) yang saat ini berada di Dinsos PPKB akan dilebur ke Dinas Kesehatan.

“Urusan Keluarga Berencana lebih dekat ke Dinas Kesehatan, sedangkan fungsi perlindungan perempuan dan anak (P3A) yang sekarang di Dispermades P3A yang masuk ke Dinsos,” rinci Wahid Mulyadi.

Adapun Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) diusulkan Pansus untuk berdiri sendiri sedangkan fungsi bidang UMKM dan Koperasi akan digabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Fungsi kepemudaan dan olahraga akan dilepas dari Dinas Pariwisata dimasukkan ke Dinas Pendidikan. Sedangkan fungsi kebudayaan akan disandingkan dengan Dinas Pariwisata. (*)