DPRD KEBUMEN

Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi / kabupaten / kota) Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).

Sesuai Undang-undang tersebut pada Pasal 342 DPRD Kabupaten/ Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/ kota. Lembaga DPRD Kabupaten/ Kota dijalankan dalam rangka representasi rakyat di kabupaten/ kota. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, Anggota DPRD melaksanakan berbagai kegiatan/agenda yang telah direncanakan sesuai hasil keputusan- keputusan DPRD yang sebelumnya telah dirapatkan dan ditentukan oleh Badan Musyawarah DPRD.

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
a. membentuk Perda bersama Bupati;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.